Aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 1974 Salim Hutadjulu mengkritik Kebijakan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang mencabut larangan reklamasi Pulau G.
“Sungguh ironis dan menjijikkan rezim penguasa sekarang ini selalu berpihak kepada cukong, pengusaha, pengembang dan para taipan,” kata Salim di akun Facebook-nya.
Kata Salim, pemerintah yang tidak mematuhi keputusan PTUN terkait reklamasi Pulau G menandakan penguasa saat ini lebih jahanam dan otoriter. “Kalah di PTUN dan tidak dipatuhi, sangat jahanam dan otoriter,” tegas Salim.
Selain itu, ia merespon positif kalangan BEM UI dan kalangan mahasiswa yang berdemo menolak kebijakan Menko Maritim Luhut melanjutkan reklamasi. “Salut dan terima kasih buat adik-adik BEM UI yang telah melaksanakan kewajiban agent of change, membela dan berjuang untuk rakyat,” ungkap Salim.
Sebelumnya Luhut menyatakan, pemerintah akan terus melanjutkan reklamasi Pulau G.
“Sudah putus, ini saya hanya belum ngomong resmi. Saya mau dengar terakhir saja sekarang,” ucap Luhut usai rapat di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9).
“Sangat bisa (proyek reklamasi dilanjutkan),” imbuhnya soal keputusan pemerintah itu.
Luhut mengatakan sebetulnya dia ingin menyampaikan itu melalui jumpa pers dengan keterangan tertulis sehingga tidak dipolitisir, namun batal karena harus ikut rapat terbatas di Istana membahas 3 tema berbeda.
“Semua sudah beres nggak ada masalah, ini hanya masalah teknis,” tegas Luhut.
