Aparat kepolisian yang menjadi pengawal truk sampah Pemprov DKI posisinya menjadi rendah. Padahal dalam mengatasi persoalan tersebut tidak harus melibatkan aparat kepolisian.
“Ahok memanfaatkan aparat kepolisian hanya mengawal sampah, ini sebuah pelecehan terhadap aparat kepolisian. Padahal kasus ini bisa diatasi bila ada dialog yang baik kedua belah pihak,” kata pengamat politik Sahirul Alem kepada suaranasional, Senin (9/11).
Alem, aparat kepolisian itu harus profesional dalam menjalankan tugas bukan menjadi alat penguasa terlebih lagi seorang Gubernur DKI Jakarta. “Tugas polisi itu bidang keamanan, kalau masalah sampah itu bisa diselesaikan oleh Satpol PP saja tidak perlu sampai ke kepolisian,” ungkapnya.
Kata Alem, Ahok terlihat ingin merendahkan posisi Polisi yang hanya mengurusi sampah. “Kemarin minta TNI sekarang polisi sudah menjalankan perintah Ahok. Kebijakan Ahok ini sudah tidak benar dan menyalahi aturan,” ungkap Alem.
Alem mengutarakan, polisi yang mau mengawal sampah karena ada permintaan dari Presiden Jokowi menandakan mantan Wali Kota Solo itu tidak tahu aturan. “Karena kedekatan Ahok dengan Jokowi dan minta bantuan JOkowi hanya minta polisi mengawal sampah. Ini permintaan konyol dari seorang Presiden,” papar Alem.
Menurut Alem, Komisi III DPR harus meminta keterangan dari Kapoldo Metro Jaya yang mengijinkan anggotanya mengawal sampah Pemprov DKI Jakarta. “Komisi III harus memanggil Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian dan Ahok. Kelakuan Ahok sungguh mencoreng citra polisi bahkan kalau perlu Presiden dimintai keterangan,” ungkap Alem.
Truk sampah DKI kini bisa melewati Bekasi 24 jam untuk membuang sampah ke TPST Bantargebang. Hal ini tak lepas dari peran Presiden Jokowi yang menginstruksikan Kapolda Metro Jaya menyelesaikan permasalahan ini.
“Instruksi Presiden secara lisan, Pak Kapolda diingatkan untuk bisa membantu membuka jalur Bekasi. Ya malu-malulah Jakarta sebagai ibu kota negara tidak selesai untuk urusan sampah,” kata Kepala Dinas Kebersihan Isnawa Adji di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/11).
