Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ternyata takut kepada pengusaha karena tidak berani mengumumkan secara terbuka perusahaan yang terlibat pembakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.
Demikian dikatakan pengamat politik Ahmad Baidhowi dalam pernyataan kepada suaranasional, Selasa (27/10). “Kalau tak umumkan nama perusahaan yang membakar hutan, sama saja rakyat dibohongi, kalaupun diproses secara hukum, ntar bisa bebas,” ungkap Baidhowi.
Kata Baidhowi, nama anak perusahaan Sinar Mas yang direvisi oleh kepolisian tidak menjadi tersangka dalam pembakaran hutan menunjukkan kuatnya pengaruh pengusaha. “Harusnya pemerintah dan aparat penegak hukum tidak perlu takut kepada pengusaha. Selama ini yang selalu jadi korban rakyat kecil terus,” papar Baidhowi.
Baidhowi mencurigai, tidak beraninya pemerintah mengumumkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan karena telah membantu Presiden Jokowi di Pilpres 2014.
“Ada kemungkinan perusahaan yang membakar hutan itu ikut nyumbang Jokowi di Pilpres 2014. Ini harus diungkap di permukaan. Mungkin saja Jokowi memerintahkan para menteri tidak usah mengumumkan nama perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan,” jelas Baidhowi.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya menegaskan, pemerintah tidak akan membuka nama-nama perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan.
“Buat saya, yang penting mereka tahu perbuatan mereka salah dan mereka telah mendapat sanksi untuk itu,” kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklaim telah memetakan daerah-daerah yang mengalami bencana asap sejak bulan Mei 2015 lalu. Sayang, langkah itu tidak disusul oleh perhatian pemerintah daerah (pemda) terkait yang dinilai lamban merespon dan kini menjadi sumber bencana asap.
Demikian komentar pedas itu disampaikan Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Ahmad Yulianto yang mengatakan, bencana asap sangat mengkhawtirkan saat ini bermuara di Sumatera dan Kalimantan, sebagaimana dikutip dari Harian Nasional
