by

Jokowi Terguncang, PDIP Setuju Hak Interpelasi

Maruarar Sirait (IST)
Maruarar Sirait (IST)

Anggota dewan dari PDIP, Maruarar Sirait. Ia mengatakan bahwa ajuan hak-hak pada pemerintah bisa dilakukan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 194 UU MD3.

“Baik hak angket, hak interpelasi, itu semua adalah hak yang harus kita hormati. Kita sudah mengatur dalam tata tertib, bagaimana mengatur syarat-syarat terpenuhi,” ujar Ara di DPR kemarin (11/12).

Menurutnya, DPR berhak mengawasi jalannya pemerintah. Meskipun ia adalah bagian dari partai pengusung Presiden Joko Widodo, namun ia menyetujui peryataan bahwa pemerintah patut diawasi.

“Pasti ada yang salah dan perlu diperbaiki. Saya berani berkeyakinan, namanya manusia pasti ada kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Jadi wajar-wajar saja kalau DPR tugasnya mengawasi pemerintah, selama niatnya baik, tidak ada niat-niat yang destruktif, itu kita harus hargai,” tukasnya

loading...

Loading...
Baca juga:  Pakar Hukum: KPK Bisa Sita Meikarta

News Feed