Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menuntut agar aparat penegak hukum menangkap dan mengadili mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka menuduh Jokowi Selengkapnya
slide 6 to 8 of 5
Arm
Kepedihan Anak-anak Tergusur Proyek PIK-2 Aguan di Banten
Oleh: Desi Husna, Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Matahari tenggelam perlahan di ufuk barat, menciptakan siluet jingga di langit pesisir Selengkapnya
Tak Segera Periksa Jokowi dalam Dugaan Korupsi, Aktivis ARM: KPK Dapat Citra Buruk di Dunia Internasional
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak terkait dugaan korupsi yang menyeret nama Presiden Joko Widodo. Selengkapnya
Tak Bela Rakyat Banten Lawan Aguan PIK 2, Aktivis ARM: Indonesia Gelap di Bawah Prabowo
Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Menuk Wulandari, mengkritik keras sikap pemerintah yang dianggap tidak membela rakyat Banten dalam menghadapi proyek Selengkapnya
Sering Minta Aguan Ditangkap, Aktivis ARM Menuk Wulandari Dapat Teror
Aktivis Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) Menuk Wulandari mendapat teror melalui WhatsApp (WA) setelah sering menyuarakan untuk menangkap Bos Agung Sedayu Selengkapnya
Aktivis ARM: Jangan Salahkan Rakyat Banten Jika Terjadi Amuk Massa Tolak PIK 2
Rakyat Banten jangan disalahkan jika terjadi amuk massa menolak Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 karena sudah diingatkan melalui jalur konstitusi Selengkapnya
Aktivis ARM: Api Revolusi Menyulut di Banten Menolak PSN PIK 2
Banten memiliki sejarah panjang identitas lokal yang kuat, terutama dalam konteks politik. Penolakan terhadap PSN PIK 2 mungkin mencerminkan kekhawatiran Selengkapnya
Aktivis ARM: Bareskrim Mabes Polri Harus Berani Periksa Aguan
Bareskrim Mabes Polri harus berani memeriksa bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan atas dugaan mendapatkan SHM laut untuk Selengkapnya
Aktivis ARM: Proyek PSN PIK 2 Membahayakan Kedaulatan Bangsa Indonesia
Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) membahayakan kedaulatan Bangsa Indonesia. Proyek ini diduga memunculkan negara dalam negara. “Keberadaan Selengkapnya
ARM: KUHP Baru Mengebiri Hak-hak Rakyat dan Menuju Negara Otoriter
Pasal-pasal KUHP yang baru disahkan DPR mengebiri hak-hak rakyat dan mematikan demokrasi di Indonesia. KUHP ini Indonesia menuju negara otoriter Selengkapnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.