Suara keadilan kembali menggema dari Kota Cilegon. Kali ini datang dari aktivis Nicho Silalahi yang menyoroti langkah cepat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam membantu warga Lapak Kampung Periuk, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Warga yang mayoritas berprofesi sebagai pemulung, pedagang kaki lima, dan buruh harian lepas itu selama berbulan-bulan hidup dalam bayang-bayang ancaman penggusuran akibat sengketa lahan seluas ± 11 hektare yang dulunya merupakan area kuburan China.
Menurut Nicho, operasi senyap yang dilakukan Dasco telah memberikan harapan baru bagi warga yang sudah tinggal di lokasi itu selama 20 hingga 40 tahun. “Mereka yang merasakan operasi senyap Prof @bang_dasco tahu mengucapkan terima kasih. Sejak Bang Dasco turun tangan, mereka mendapatkan kedamaian kembali. Semoga beliau sehat selalu agar semakin banyak rakyat kecil yang terlindungi,” ujar Nicho.
Persoalan sengketa lahan ini dinilai penuh kejanggalan. Nicho menyoroti munculnya sertifikat hak milik (SHM) yang diduga terbit pada tahun 2024. Padahal warga sudah menempati lahan itu selama puluhan tahun, hidup secara damai, dan tidak pernah mengenal sosok-sosok yang mengklaim sebagai pemilik sah.
“Sangat janggal konflik agraria ini muncul sejak Hotel Aston berdiri di lahan eks kuburan China, dan sertifikat SHM baru muncul tahun ini. Patut kita duga ada mafia tanah bermain,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa selama puluhan tahun tidak ada satu pun warga yang mengenal klaim pemilik lahan tersebut. Fakta ini, katanya, menunjukkan indikasi kuat praktik mafia tanah yang mencoba menguasai tanah bernilai triliunan rupiah.
Dengan estimasi harga tanah mencapai Rp10 juta hingga Rp25 juta per meter persegi, area seluas 11 hektare itu memiliki nilai fantastis. Nicho menyebut angka tersebut bisa mencapai triliunan rupiah—jumlah yang cukup untuk menggugah pihak-pihak tertentu melakukan manuver ilegal.
“Inilah alasan kenapa lahan ini menjadi rebutan. Ada uang besar yang sedang diincar para mafia tanah beserta kaki tangannya,” kata Nicho dalam pernyataannya.
Ia menegaskan bahwa warga yang hidup dari profesi serba pas-pasan justru menjadi korban dari permainan besar yang melibatkan kepentingan bisnis dan spekulasi tanah.
Nicho dengan lantang menyodorkan solusi strategis: kembalikan lahan bekas kuburan China tersebut kepada negara. Tidak hanya untuk menghentikan konflik, tetapi juga untuk memperkuat fasilitas pemerintahan Kota Cilegon. Ia menyebut bahwa kantor-kantor penting pemerintahan saat ini masih menumpang di lahan milik Krakatau Steel.
“Bukankah lebih baik lahan itu digunakan untuk kantor Walikota, Polres Cilegon, Kodim Cilegon, dan DPRD Cilegon? Selama ini gedung-gedung itu masih menumpang. Ini kesempatan emas,” tegas Nicho.
Ia menilai langkah ini bukan hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan fungsi strategis jangka panjang bagi kepentingan publik.
Nicho memastikan bahwa dirinya bersama perwakilan warga akan menghadiri undangan mediasi yang diagendakan. Salah satu fokus utama yang akan dibawa adalah kejanggalan penerbitan SHM di atas tanah bekas kuburan China.
“Kami pasti hadir dan memaksimalkan perjuangan. Kami akan mempertanyakan bagaimana SHM bisa muncul padahal warga sudah tinggal 20–40 tahun di sana,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa negara harus hadir, bukan hanya sebagai penengah, tetapi sebagai pengambil keputusan yang berpihak pada rakyat kecil yang selama ini menjadi penghuni sah secara sosial, meskipun belum secara administratif.
Peran Dasco Ahmad mendapatkan banyak apresiasi dari warga. Selain turun langsung, Dasco disebut memberikan rasa aman dan mendorong pergerakan hukum untuk mengungkap siapa sebenarnya pihak di balik klaim kepemilikan lahan tersebut.
“Masyarakat merasakan bahwa negara hadir melindungi mereka,” kata Nicho.
Konflik agraria di Kota Cilegon ini menjadi satu dari sekian banyak contoh bagaimana mafia tanah beroperasi dan mengincar wilayah bernilai tinggi. Namun upaya advokasi yang kuat—ditambah kehadiran figur publik yang responsif—menjadi harapan baru bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan keadilan.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas, dan publik menanti langkah tegas pemerintah dalam mengungkap kejanggalan sertifikat SHM yang diduga menjadi sumber masalah.
