Sikap Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan akan bertanggung jawab terhadap persoalan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) menuai beragam respons. Salah satu dukungan datang dari Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, yang menilai langkah Prabowo tersebut sebagai keputusan tepat, berani, dan menunjukkan jiwa kenegarawanan.
Menurut Anto, keputusan Presiden Prabowo untuk mengambil alih tanggung jawab penyelesaian utang proyek kereta cepat yang melibatkan kerja sama dengan Tiongkok (China) merupakan bentuk kepemimpinan yang tidak mencari kambing hitam, tetapi berorientasi pada penyelesaian masalah demi kepentingan nasional.
“Presiden Prabowo menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin yang tidak hanya bicara, tapi berani menanggung beban dan tanggung jawab negara. Sikap seperti ini sangat langka di era politik yang penuh pencitraan,” ujar Anto Kusumayuda dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (5/11/2025).
Proyek kereta cepat Whoosh, yang dikerjakan sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo, memang menuai kontroversi sejak awal. Proyek ini dikritik karena pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai miliaran dolar AS, serta dugaan adanya ketidakefisienan dan potensi pelanggaran dalam pengelolaan dana.
Namun, bagi Anto, keputusan Prabowo untuk tidak menghindari persoalan masa lalu justru memperlihatkan komitmen kontinuitas pemerintahan yang sehat.
“Prabowo tidak ingin Indonesia terjebak dalam sikap saling menyalahkan antar rezim. Negara harus hadir, dan jika utang itu sudah tercatat dalam kewajiban negara, maka tanggung jawab penyelesaiannya harus diambil dengan kepala tegak,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap ini juga sekaligus membuktikan bahwa Prabowo ingin menjaga hubungan bilateral dengan China tetap stabil dan produktif, tanpa harus mengorbankan kedaulatan nasional.
Anto menilai, langkah Presiden Prabowo juga memiliki makna geopolitik yang lebih luas. Dalam konteks hubungan luar negeri, Indonesia sedang berusaha memperkuat citra sebagai negara yang bertanggung jawab terhadap komitmen finansial dan proyek strategis internasional.
“Ini bukan hanya soal utang, tetapi soal kredibilitas bangsa. Dunia akan melihat bahwa Indonesia di bawah Prabowo adalah negara yang punya komitmen, bukan pemerintahan yang cuci tangan terhadap masalah warisan,” jelasnya.
Menurutnya, keputusan itu akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam proyek-proyek strategis lain di masa depan, baik dengan Tiongkok maupun negara mitra lainnya.
“Justru karena beliau bertanggung jawab, ini saatnya membuka data dan melakukan audit publik. Transparansi menjadi kunci agar publik percaya bahwa setiap rupiah yang dibayar negara tidak jatuh ke tangan yang salah,” katanya.
PPJNA 98 menilai sikap Prabowo juga mencerminkan kedewasaan politik. Dalam pandangan mereka, setiap presiden membawa tanggung jawab untuk menjaga kesinambungan kebijakan negara, termasuk proyek-proyek besar yang sudah berjalan.
“Yang terpenting adalah keberlanjutan dan manfaatnya bagi rakyat. Kalau proyek Whoosh bisa dijalankan secara efisien, menjadi kebanggaan nasional, dan tidak lagi membebani APBN, maka tanggung jawab itu akan berubah menjadi prestasi,” ujar Anto.
Ia berharap pemerintah Prabowo dapat melakukan optimalisasi operasi Whoosh agar benar-benar produktif, termasuk dalam peningkatan okupansi penumpang, efisiensi energi, dan integrasi dengan jaringan transportasi publik lainnya.
Anto Kusumayuda menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto menjadi contoh nyata dari politik tanggung jawab, bukan politik alibi. Dalam pandangannya, rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir dengan solusi, bukan alasan.
“Inilah saatnya bangsa ini dipimpin oleh orang yang berani menanggung akibat dari kebijakan negara, bukan yang sibuk menyalahkan masa lalu. Prabowo telah memulainya,” pungkasnya.
