Langkah cepat Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam menyambangi salah satu pabrik ban di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (3/11/2025), menuai apresiasi luas. Kunjungan itu dilakukan menyusul kabar rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan pekerja di pabrik tersebut. Dalam situasi yang menegangkan di lapangan, Dasco tampil sebagai penengah—meminta manajemen menghentikan sementara proses PHK dan membuka ruang dialog dengan para buruh.
Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Jejaring Nasional Aktivis 98 (PPJNA 98), Anto Kusumayuda, menilai langkah Dasco sebagai bentuk nyata keberpihakan pada kaum buruh. “Beliau datang bukan untuk pencitraan, tetapi karena kepeduliannya terhadap nasib pekerja. Ini bukti bahwa ada wakil rakyat yang tidak menutup mata terhadap kesulitan di bawah,” ujar Anto dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (4/11/2025).
Kawasan industri di Cikarang sejak pagi sudah dipadati ratusan pekerja. Mereka melakukan aksi damai menolak rencana PHK yang dikabarkan akan dilakukan oleh manajemen pabrik ban multinasional tersebut. Di tengah teriknya matahari dan spanduk protes yang membentang, suasana sempat tegang.
Sekitar pukul 10.30 WIB, rombongan Wakil Ketua DPR tiba di lokasi. Dasco yang mengenakan kemeja putih langsung disambut para buruh yang meneriakkan yel-yel solidaritas. Ia kemudian berdiri di atas mobil komando dan berbicara langsung di hadapan massa.
“Saya minta jangan ada PHK dulu. Kita duduk bersama mencari solusi yang adil bagi semua pihak,” ujar Dasco, disambut tepuk tangan dan sorak sorai pekerja.
Usai menemui perwakilan buruh, Dasco masuk ke area pabrik untuk berdialog dengan jajaran manajemen. Pertemuan berlangsung tertutup selama sekitar satu jam. Dari pertemuan itu, disepakati bahwa rencana PHK ditunda sementara sambil menunggu mediasi antara serikat pekerja, perusahaan, dan dinas ketenagakerjaan.
Menurut Anto Kusumayuda, apa yang dilakukan Dasco merupakan contoh kepemimpinan yang empatik dan responsif. Di tengah meningkatnya angka PHK di berbagai sektor akibat perlambatan ekonomi, kehadiran pejabat publik yang turun langsung ke lapangan menjadi hal yang langka.
“Dalam sejarah gerakan buruh, solidaritas dari tokoh politik sering kali datang terlambat. Tapi kali ini berbeda. Pak Dasco memilih datang ke lokasi, mendengarkan langsung keluhan buruh, dan mengingatkan manajemen agar tidak gegabah. Itu bukan hanya tindakan politik, tapi tindakan kemanusiaan,” tegas Anto.
Anto juga menilai bahwa tindakan tersebut sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang memperjuangkan keadilan sosial. “Gerakan kami, PPJNA 98, melihat langkah ini sebagai keberlanjutan semangat 98—yakni membela rakyat kecil dari kebijakan yang menindas,” tambahnya.
Sumber dari internal perusahaan menyebutkan bahwa alasan utama rencana PHK adalah penurunan permintaan pasar global. Produksi ban untuk kendaraan ekspor disebut mengalami penurunan pesanan hingga 30 persen. Di sisi lain, biaya operasional meningkat karena kenaikan harga bahan baku karet dan energi.
Namun, serikat buruh menilai manajemen terlalu cepat mengambil langkah efisiensi dengan mengorbankan pekerja. “Kami siap duduk bersama mencari solusi, tapi jangan PHK dulu. Ini menyangkut kehidupan ratusan keluarga,” kata salah satu perwakilan serikat buruh kepada wartawan.
Masalah PHK massal memang menjadi ancaman di sejumlah sektor manufaktur. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sepanjang 2025, lebih dari 70 ribu pekerja di sektor otomotif dan turunannya terdampak efisiensi perusahaan.
Dalam pandangan Dasco, akar persoalan ini bukan semata soal ekonomi, tapi juga komunikasi yang tidak sehat antara pekerja dan manajemen. Ia menekankan pentingnya negara hadir sebagai penengah dalam hubungan industrial.
“Negara tidak boleh abai terhadap nasib buruh. Kita harus memastikan setiap keputusan yang diambil perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan prinsip keadilan sosial,” ujar Dasco usai pertemuan di pabrik.
DPR, kata Dasco, akan memanggil Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk memastikan langkah mediasi berjalan efektif. Ia juga berjanji akan memonitor implementasi kesepakatan agar tidak ada PHK sepihak.
Kawasan Cikarang dikenal sebagai salah satu episentrum industri terbesar di Indonesia, menampung ratusan ribu tenaga kerja. Jika PHK massal terjadi, dampaknya akan berantai: menurunnya daya beli, meningkatnya pengangguran lokal, dan terganggunya stabilitas sosial-ekonomi di kawasan itu.
“Pabrik ini bukan sekadar tempat kerja. Ia adalah sumber penghidupan bagi ribuan keluarga. Ketika ada ancaman PHK, yang terguncang bukan hanya pekerja, tapi seluruh ekosistem ekonomi lokal,” ujar seorang pedagang kecil di sekitar kawasan industri kepada wartawan.
Langkah Sufmi Dasco Ahmad mendatangi pabrik ban di Cikarang dinilai membuka kembali ruang dialog yang selama ini tertutup antara pekerja dan pengusaha. Di tengah ketegangan ekonomi dan ancaman pengangguran, tindakan cepat dan empatik seperti ini menjadi oase bagi kaum buruh.
PPJNA 98 berharap agar pemerintah pusat juga menindaklanjuti langkah ini dengan kebijakan jangka panjang yang berpihak pada pekerja, termasuk insentif bagi perusahaan yang tidak melakukan PHK serta program pelatihan ulang (reskilling) bagi tenaga kerja terdampak.
“Pak Dasco telah menunjukkan bahwa politik bisa punya wajah kemanusiaan. Sekarang tinggal bagaimana negara menginstitusionalisasikan keberpihakan itu menjadi kebijakan nyata,” tutup Anto Kusumayuda.
