Oleh: Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
Ada yang tak biasa. Panggung depan tampak biasa. Panggung belakang menyimpan misteri. Pekan ini Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dua pimpinan partai politik. 15 Oktober 2025 lalu, Menhan Sjafrie bertemu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.
Selang sehari, Jum’at 17 Oktober 2025 Menhan Sjafrie kembali bertemu petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Berbeda dengan Surya Paloh, jajaran PKS bertemu Menhan Sjafrie dengan formasi lengkap.
Ada Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman (MSI). Ia datang bersama Presiden PKS, Al-Muzammil Yusuf didampingi Sekjen Muhammad Kholid dan Kepala Staf Presiden PKS, Pipin Sopian.
Pertemuan yang tak biasa itu memantik spekulasi. Pertemuan antara Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dengan dua pimpinan partai politik mengundang berbagai spekulasi. Tampak dalam panggung depan seperti terungkap dari beberapa media membicarakan soal pertahanan. Bertukar pikiran, katanya.
Namun ada hal yang terungkap secara terbuka baik melalui Menhan Sjafrie maupun Ketua Majelis Syuro PKS, MSI. Terungkap soal keamanan. Bukankah keamanan domainnya Polri. Sejak era reformasi Kementerian Pertahanan dan Keamanan telah berubah nomenklaturnya menjadi Kementerian Pertahanan. Ada apa?
Ini memperkuat spekulasi penulis bahwa pasca peristiwa Agustus kelabu yang menewaskan 11 orang. urusan keamanan telah diambil alih oleh Menhan Sjafrie. Terlebih saat peristiwa Agustus kelabu sedang panas-panasnya. Konferensi pers tanpa kehadiran Menko Polkam Budi Gunawan yang belakangan menjadi misteri. Mengundurkan diri atau diminta mundur alias dicopot.
Ketika itu, Menhan Sjafrie didampingi Panglima TNI, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Kepala BIN dan Kepala Staf Angkatan menjelaskan tentang update terbaru situasi keamanan dalam negeri dan adanya arahan Presiden Prabowo. Belakangan kita mengetahui Menhan Sjafrie ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menko Polkam ad interim sampai ditunjuknya Menko Polkam baru, Djamari Chaniago.
Pasca peristiwa Agustus kelabu dan desakan publik agar Presiden Prabowo mencopot Kapolri dan membentuk Komite Reformasi Polri yang hingga hari ini desakan publik tersebut belum terpenuhi.
Komite Reformasi Polri yang pernah akan dibentuk Presiden Prabowo yang kabarnya akan diumumkan awal bulan Oktober 2025 hingga memasuki setahun Presiden Prabowo berkuasa pada 20 Oktober 2025 belum juga diumumkan tentang pembentukan Komite Reformasi Polri.
Desas-desus menyebut, kuatnya perlawanan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Geng Jokowi membuat rencana pembentukan Komite Reformasi Polri yang ujung-ujungnya pencopotan Kapolri diundur atau jangan-jangan pembentukan Komite Reformasi Polri batal.
Ketegangan hubungan Presiden Prabowo dan Kapolri Listyo Sigit membuat udara politik Jakarta makin panas. Bahkan akhir-akhir ini, Presiden Prabowo dalam rapat terbatas maupun acara kenegaraan lainnya tanpa kehadiran Kapolri Listyo Sigit.
Penulis menduga pertemuan antara Menhan Sjafrie Sjamdoeddin dengan Surya Paloh dan elit PKS, pertemuan yang tak biasa. Kapolri Listyo Sigit dalam ‘koordinasi’ Menhan Sjafrie. Ruang gerak Kapolri Listyo Sigit mulai dibatasi hingga pengangkatan Kapolri baru pada momentum yang tepat, mulus dan tanpa gejolak. Benarkah?
Wallahua’lam bish-shawab
Bandung, 26 Rabiul Tsani 1447/17 Oktober 2025
