Polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah insiden tanya-jawab antara Presiden Prabowo Subianto dan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, di Kompleks Istana Negara, Jumat (27/9). Pertanyaan Diana yang menyinggung kasus keracunan terkait program MBG dinilai tidak etis oleh Politikus Partai Demokrat, Rommi Irawan, karena diajukan tepat ketika Presiden baru saja tiba di tanah air usai kunjungan kerja marathon ke luar negeri.
Rommi menilai, seorang jurnalis seharusnya memiliki sensitivitas terhadap konteks dan kondisi narasumber, terlebih seorang kepala negara.
“Baru saja Presiden Prabowo mendarat setelah perjalanan melelahkan ke sejumlah negara, membawa misi penting untuk Indonesia—mulai dari perjuangan diplomatik untuk Palestina di PBB, keberhasilan mengupayakan pemulangan 30 ribu artefak bersejarah dari Belanda, hingga penandatanganan investasi besar dengan mitra internasional. Pertanyaan yang langsung menyorot kasus MBG itu jelas tidak menunjukkan etika,” ujar Rommi di akun media sosialnya, Ahad (28/9).
Menurutnya, wajar bila publik meminta klarifikasi soal MBG, namun ada tata cara dan momentum yang tepat. “Seharusnya bisa menunggu konferensi pers khusus atau sesi tanya jawab terjadwal, bukan menghadang Presiden yang baru saja pulang dari tugas negara,” tegasnya.
Lebih jauh, Rommi mendukung langkah evaluasi terhadap akses jurnalis ke Istana Kepresidenan. Ia menilai perlu ada mekanisme yang lebih ketat dalam pemberian dan pencabutan kartu pers istana bagi jurnalis yang dinilai melanggar etika peliputan.
“Kalau memang terbukti melanggar kode etik jurnalistik, pencabutan kartu pers istana bisa menjadi sanksi tegas agar kejadian serupa tak terulang,” kata Rommi.
Pernyataan ini memantik diskusi luas karena kartu pers istana adalah identitas penting bagi jurnalis yang meliput kegiatan Presiden dan Wakil Presiden. Selama ini, pencabutannya jarang terjadi dan biasanya dilakukan hanya jika ada pelanggaran serius.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menekankan bahwa wartawan berhak menanyakan isu yang menjadi perhatian publik, termasuk program MBG yang tengah disorot akibat kasus keracunan di berbagai daerah. “Jika ada keberatan atas cara bertanya, sebaiknya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan dengan ancaman pencabutan kartu pers,” ujar salah satu pengurus AJI.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji utama kampanye Presiden Prabowo yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah. Namun, beberapa pekan terakhir, sejumlah kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program ini mencuat di berbagai daerah, menimbulkan desakan investigasi dan evaluasi menyeluruh.
Pemerintah sendiri telah menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan keracunan secara serius dan menegaskan bahwa distribusi makanan harus mematuhi standar kesehatan ketat.
Kasus ini menyoroti ketegangan antara kepentingan publik untuk memperoleh informasi dan keharusan menjaga etika jurnalistik. Pernyataan Rommi Irawan menambah perdebatan tentang sejauh mana pertanyaan jurnalis dapat dianggap tidak etis ketika menyasar isu sensitif.
Ke depan, publik akan menantikan apakah Istana benar-benar akan mengevaluasi atau bahkan mencabut kartu pers jurnalis CNN Indonesia tersebut, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi hubungan antara pemerintah dan insan pers di Indonesia.
