Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Beathor Suryadi, menyampaikan kritik tajam sekaligus harapan besar kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad agar mengembalikan fungsi gedung parlemen sebagaimana semangat awalnya: rumah rakyat.
Menurut Beathor, suasana keamanan nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seharusnya memberi ruang bagi DPR untuk benar-benar terbuka bagi masyarakat. “Di banyak negara, gedung parlemen itu milik rakyat. Tidak ada aparat polisi, apalagi militer, yang berjaga di setiap sudut,” ujarnya saat dihubungi, Senin (22/9).
Beathor menilai keberadaan aparat TNI dan Polri di kawasan DPR menciptakan kesan gedung tersebut sebagai “benteng eksklusif”, jauh dari konsep keterbukaan yang diidamkan masyarakat. “Rakyat seharusnya bisa datang ke komisi yang menjadi tujuannya, dijemput dan diperlakukan layaknya tamu terhormat. Itu simbol demokrasi,” tegasnya.
Ia mendorong Sufmi Dasco Ahmad, yang kini memegang posisi strategis sebagai Wakil Ketua DPR, berani mengambil langkah konkret: menarik seluruh aparat bersenjata dari lingkungan parlemen. Beathor mengingatkan bahwa DPR sudah memiliki mekanisme pengamanan internal yang cukup, yaitu Pamdal (Pengamanan Dalam). “Maksimalkan saja tugas Pamdal. Mereka sudah dilatih menjaga dinamika dan keamanan internal tanpa menakut-nakuti publik,” katanya.
Isu ini mencuat seiring adanya wacana keterlibatan TNI dalam pengamanan gedung DPR, yang memicu perdebatan publik. Bagi Beathor, gagasan itu tidak relevan di era demokrasi modern. “Kita bukan negara dalam keadaan darurat. Menghadirkan TNI di jantung parlemen sama saja mengikis kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi,” ucapnya.
Pengamat politik Rokhmat Widodo, menilai pandangan Beathor sejalan dengan prinsip pemisahan peran sipil dan militer. “Parlemen adalah ruang sipil. Jika kehadiran TNI-Polri terlalu dominan, masyarakat bisa merasa terintimidasi,” jelas Rokhmat
Beathor menekankan bahwa Sufmi Dasco Ahmad, sebagai pimpinan DPR yang juga politisi Gerindra, memiliki momentum penting untuk memperkuat citra parlemen. “Dasco harus berani mengambil kebijakan yang memihak rakyat. Tarik semua aparat bersenjata. Jadikan DPR benar-benar rumah rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberanian semacam ini akan menjadi simbol komitmen DPR dalam menjaga kedaulatan rakyat. “Kalau ini berhasil, sejarah akan mencatat Dasco sebagai pemimpin parlemen yang menghidupkan kembali semangat demokrasi sejati,” pungkasnya.
Langkah tersebut tentu tidak sederhana. DPR perlu menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan hak publik untuk mengakses wakilnya. Namun Beathor percaya, penguatan sistem pengamanan internal tanpa militerisasi sudah cukup. “Ini bukan soal menolak aparat negara, tapi soal mengembalikan kepercayaan rakyat,” katanya.
Seruan Beathor Suryadi kini menjadi ujian bagi Sufmi Dasco Ahmad. Apakah ia akan menempuh jalan reformasi keamanan parlemen demi mewujudkan DPR sebagai rumah rakyat, atau tetap mempertahankan status quo dengan keberadaan aparat TNI-Polri di Senayan, akan menjadi sorotan publik ke depan.
