Ketua Koperasi Gardan Raya Bersatu (GRABERS) sekaligus mantan Trainer Platinum TPI Grab, Dadan Hamdani, mengkritik keras praktik bisnis aplikator transportasi daring yang dinilainya menekan kesejahteraan pengemudi.
Menurut Dadan, sektor transportasi door-to-door berbasis taksi online telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar—sekitar 9,8 juta pekerja aktif, dengan total pendaftar yang diperkirakan sudah menembus 15 juta orang. “Mereka adalah angkatan kerja di ekonomi gig. Fleksibilitas waktu kerja dan pilihan menjadi pendorong ekonomi keluarga,” ujarnya.
Dadan menyoroti program bantuan Hari Raya (THR) yang ditawarkan salah satu aplikator besar, yang ia sebut GraGoLala, sebagai “jebakan Betmen”. Ia menilai, skema THR justru membuat pengemudi semakin terikat dan diwajibkan loyal hanya pada satu aplikasi.
“Alih-alih mendapat uang THR, para driver dihadapkan pada aturan dan target jam kerja yang tinggi. Hasilnya minimalis, kesejahteraan makin tergerus,” tegasnya.
Dadan merinci tiga faktor utama yang membuat penghasilan mitra ojol tidak optimal:
-
Potongan Komisi Tinggi – Potongan jasa aplikasi bisa mencapai 35 persen, jauh di atas aplikator baru pesaing yang hanya memotong sekitar 11,7 persen.
-
Tarif Tidak Sesuai Regulasi – Berdasarkan peraturan, tarif seharusnya Rp4.800/km untuk roda empat dan Rp3.000/km untuk roda dua. Namun, GraGoLala disebut menurunkannya secara sepihak.
-
Biaya Sewa Kendaraan – Kian mahalnya biaya sewa kendaraan semakin memperkecil pendapatan mitra.
“Dengan jam kerja 12–16 jam, seharusnya driver bisa membawa pulang 60–65 persen dari pendapatan harian. Jika pendapatan Rp1,6 juta, take home pay idealnya Rp360–400 ribu per hari,” jelasnya.
Dadan mendorong pemerintah untuk hadir mengawasi dan menata sektor transportasi daring. Ia mengusulkan adanya kolaborasi dengan koperasi atau vendor resmi yang dapat menekan biaya sewa kendaraan, misalnya Rp100 ribu per hari, agar pengemudi mendapat imbalan yang lebih adil.
“Harus ada langkah tegas. Kalau tidak, dominasi aplikator besar akan terus menghisap nasib anak bangsa yang menggantungkan hidup di sektor gig economy,” pungkas Dadan Hamdani.
