Oleh: Memet Hakim – Pengamat Sosial, Wanhat APIB & APP TNI
Walau Menteri Keuangan baru ini jebolan Teknik Elektro ITB, ia menempuh pendidikan S2 dan S3 di bidang keuangan. Penulis sempat ragu atas kemampuannya menjadi menteri keuangan, mengingat pengalaman kerjanya lebih banyak di PT Danareksa, sebuah holding BUMN Lembaga Penjamin Simpanan. Fokus kegiatannya selama ini adalah transformasi berkelanjutan, sinergi operasional dan kepemimpinan biaya, serta penguatan kapabilitas SDM.
Namun, ketika berbicara di depan Komisi XI DPR, penulis mulai memiliki harapan. Konsep yang ia sampaikan cukup mendasar dan mudah dipahami secara logis. Misalnya, ia menegaskan tidak akan membiarkan dana menumpuk di bank; uang harus bergulir untuk mempercepat roda ekonomi. “Bayar utang itu mudah. Mengapa uang dikorupsi, bukan untuk bayar utang?” ujarnya. Pernyataan yang lugas ini menjadi terobosan berpikir seorang menteri keuangan. Purbaya yang ceplas-ceplos justru berpotensi mengubah budaya kerja di Kementerian Keuangan sehingga tidak ada ruang bagi praktik korupsi.
Purbaya bukan satu-satunya berlatar belakang teknik yang menjadi menteri keuangan. Ada Bambang Subianto (Teknik Kimia ITB, 23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999), Rizal Ramli (Fisika ITB, 12 Juni – 23 Juli 2001), dan Hatta Rajasa (Plt., Teknik Perminyakan ITB, 19 April – 21 Mei 2013). Di jajaran Menko Perekonomian, tercatat pula Ginandjar Kartasasmita (ITB & Pertanian Tokyo), Burhanuddin Abdullah (Pertanian Unpad), Hartarto Sastrosoenarto (Teknik Kimia ITB), Aburizal Bakrie (Elektro ITB), dan Airlangga Hartarto (Teknik Mesin UGM).
Dengan banyaknya contoh tersebut, optimisme pun tumbuh. Seorang menteri keuangan bukan hanya bertugas mencari pemasukan pajak dan mengatur belanja sesuai permintaan para menteri lain, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan nonpajak, mengefektifkan pemungutan pajak dari orang kaya, konglomerat, dan taipan yang selama ini sulit patuh.
Tantangan besar menanti, seperti mengoptimalkan dana sekitar Rp9.000 triliun untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Distribusi dana yang saat ini 75% terpusat juga perlu diarahkan lebih merata ke seluruh pelosok negeri. Selain itu, penting untuk mencegah pengusaha menyimpan dananya di luar negeri, khususnya perusahaan asing, serta bekerja sama dengan menteri lain untuk memberi subsidi pada industri dasar dan pertanian agar Produk Domestik Bruto meningkat dan utang negara dapat dilunasi dengan lancar.
Purbaya juga mendorong pencabutan Omnibus Law yang dinilai merugikan rakyat, dan mengarahkan agar dana perbankan disalurkan bagi pengusaha kecil—pertanian, kesehatan, dan industri—guna menciptakan lapangan kerja secara cepat.
Kebijakan yang Dibutuhkan Menteri Keuangan Saat Ini:
-Menutup seluruh pintu korupsi dengan berbagai kebijakan, dimulai dari Kementerian Keuangan.
-Menambah kas negara dari pajak 10% jumlah orang terkaya di Indonesia, serta menerapkan production atau profit sharing contract pada perusahaan asing yang memanfaatkan sumber daya alam (migas, tambang, pertanian, kelautan, air mineral, dan lain-lain). Potensi pemasukan diperkirakan sekitar Rp2.000 triliun.
-Meningkatkan devisa melalui produktivitas sektor pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, serta minyak dan gas, dengan potensi dana sekitar Rp2.000 triliun.
-Menghemat devisa dengan mengurangi impor semaksimal mungkin agar industri dalam negeri menguat. Batasi kunjungan ke luar negeri dan pekerja asing hingga level direksi, dengan kendali fiskal dan kebijakan visa.
-Membatasi financial outflow, misalnya hasil penjualan barang tambang dan pertanian yang disimpan di luar negeri, terutama oleh perusahaan asing. Diperkirakan dana yang keluar mencapai Rp3.000–4.000 triliun per tahun atau lebih.
-Melaksanakan kebijakan “tied money policy”: uang boleh masuk, tetapi sangat dibatasi untuk keluar.
-Melakukan reorientasi kebijakan pada pertahanan/keamanan, pendidikan, pemerataan pendapatan, serta stabilitas politik dan ekonomi.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah diharapkan mampu melunasi utang lebih cepat, memperkuat posisi keuangan negara, dan menyejahterakan rakyat, khususnya kelompok menengah ke bawah, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.
Bandung, 13 September 2025
