Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, memberikan dukungan penuh terhadap pernyataan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang menegaskan bahwa kebijakan kepala daerah dari Partai Gerindra harus berpihak kepada rakyat. Menurut Anto, pernyataan ini bukan sekadar seruan normatif, tetapi menjadi tolok ukur yang harus bisa diukur secara nyata melalui arah anggaran, tata kelola, dan hasil kebijakan yang dirasakan langsung oleh warga.
“Keberpihakan itu sederhana: lihat siapa yang merasakan manfaatnya. Kalau rakyat kecil, pelaku UMKM, petani, buruh, nelayan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan mendapat porsi dalam perencanaan dan realisasi anggaran, barulah bisa disebut pro-rakyat,” ujar Anto dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (13/8/2025).
Ia menilai bahwa sejak otonomi daerah diberlakukan, kepala daerah memiliki ruang luas untuk berinovasi. Namun, ruang ini juga rawan disalahgunakan untuk kepentingan politik jangka pendek atau proyek-proyek simbolis yang tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan masyarakat. Anto memandang pernyataan Dasco sebagai pengingat keras agar kepala daerah khususnya dari Gerindra kembali fokus pada mandat utamanya: menjamin layanan publik yang adil, murah, cepat, dan merata.
Bagi Anto, keberpihakan kepala daerah dapat dilihat dari bagaimana APBD diarahkan. Anggaran yang memberi porsi besar pada pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, bantuan sosial tepat sasaran, dan dukungan terhadap UMKM menunjukkan komitmen pada rakyat. Sebaliknya, anggaran yang tersedot pada proyek besar yang tidak menjawab kebutuhan dasar warga justru menunjukkan bias kepentingan elite.
Selain itu, kualitas layanan publik menjadi ukuran penting. Warga seharusnya merasakan pelayanan administrasi yang cepat, biaya yang transparan, dan adanya penanganan keluhan yang jelas. Anto menekankan, keberpihakan bukanlah jargon, tetapi harus hadir di puskesmas, sekolah negeri, terminal, pasar rakyat, hingga saluran drainase di lingkungan warga.
Transparansi dan partisipasi publik juga dinilai krusial. Rakyat harus dapat mengakses dokumen perencanaan dan realisasi anggaran tanpa hambatan. Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tidak boleh menjadi acara seremonial semata, melainkan wadah di mana suara masyarakat, terutama kelompok rentan, benar-benar diakomodasi dalam kebijakan.
Anto menyoroti pula pentingnya perlindungan sosial yang berbasis data akurat, serta kebijakan tata ruang yang tidak menggusur warga miskin tanpa solusi relokasi yang manusiawi. Ia menegaskan bahwa kebijakan pro-rakyat mustahil berdampingan dengan praktik korupsi, sehingga kanal pengaduan yang aman dan audit publik yang transparan menjadi syarat mutlak.
Dalam kritiknya, Anto mengingatkan kepala daerah agar tidak terjebak dalam inflasi proyek fisik dan festivalisme kebijakan. Menurutnya, terlalu banyak seremoni dan proyek mercusuar yang minim manfaat harus dihindari. Sebaliknya, anggaran harus dialihkan ke program bernilai guna tinggi seperti penguatan puskesmas, perbaikan sekolah, modernisasi pasar rakyat, transportasi publik lokal yang memadai, dan penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak. “Rakyat tidak butuh gapura megah kalau air sumurnya tercemar,” sindirnya.
Anto juga memandang sinergi pusat–daerah sebagai hal strategis. Transfer dana dari pusat dan dana alokasi khusus tematik sebaiknya dipastikan benar-benar mengunci indikator yang menguntungkan warga, dengan sanksi bagi daerah yang gagal memenuhi standar minimal layanan. Penguatan peran DPRD sebagai pengawas kebijakan dan kolaborasi dengan kampus, LSM, serta komunitas lokal dinilai penting untuk memastikan kebijakan tetap pada jalur keberpihakan.
Menurutnya, keberpihakan kepala daerah juga memerlukan keberanian menghindari bias elite. Kebijakan harus diuji dari bawah: siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang justru menanggung beban. Ia mengingatkan bahwa manfaat yang hanya diharapkan menetes dari atas tanpa desain langsung dari masalah warga merupakan tanda bahaya.
Kepada kepala daerah petahana maupun calon yang akan bertarung di pilkada, Anto berpesan agar rekam jejak dan desain kebijakan menjadi bukti nyata keberpihakan.
“Pemilih kini semakin cerdas. Mereka menilai dari air mengalir atau tidak, jalan lingkungan berlubang atau mulus, harga pangan terjangkau atau melambung. Itu parameter nyata keberpihakan,” tegasnya.
Dengan dukungan PPJNA 98 terhadap seruan Sufmi Dasco Ahmad ini, Anto berharap pernyataan tersebut tidak berhenti di tataran wacana. Ia menekankan perlunya indikator yang jelas, mekanisme uji dampak yang tegas, dan pengawasan publik yang konsisten.
“Berpihak pada rakyat bukan hanya soal niat, tetapi harus diwujudkan dalam arsitektur kebijakan, arah anggaran, layanan publik yang hadir, dan akuntabilitas yang kuat,” pungkasnya.
