Ketua Umum DPP Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), Erick Sitompul, menyoroti tiga persoalan besar yang masih membelit Jakarta sebagai kota megapolitan, yakni kemacetan, banjir, dan kurangnya lapangan kerja. Hal itu disampaikan Erick seusai memimpin rapat pimpinan DPD APIB DKI di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2025).
Menurut Erick, kemacetan di Jakarta sudah berada pada titik mengkhawatirkan dan memerlukan kebijakan tegas dari Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Ia mengusulkan agar seluruh ASN DKI Jakarta diwajibkan menggunakan transportasi umum setidaknya sekali dalam seminggu. Bahkan bila perlu, kebijakan ini diperluas hingga ke kementerian, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta yang beroperasi di Jakarta.
“Bila dilakukan dua atau tiga kali seminggu, misalnya Senin, Rabu, dan Jumat, maka akan terlihat dampak pengurangannya terhadap kemacetan. Apalagi transportasi publik seperti busway, MRT, dan KRL sudah sangat nyaman dan murah,” jelas Erick.
Erick juga meminta agar trayek busway dari wilayah padat pekerja seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor ditambah, mengingat lebih dari dua juta penduduk dari kawasan Jabotabek bekerja di Jakarta setiap hari.
Tak hanya soal kemacetan, Erick juga menyoroti soal banjir dan rob yang kerap melanda Jakarta, khususnya wilayah utara. Ia menyarankan agar Pemprov DKI mengirim tim ahli dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Pekerjaan Umum ke Belanda, khususnya ke kota Rotterdam, untuk mempelajari teknologi tanggul laut dan sistem penyedotan air guna mencegah banjir rob dan banjir kiriman dari Bogor-Puncak.
“Kota Rotterdam sudah ratusan tahun hidup aman dari banjir rob meski berada di bawah permukaan laut. Teknologi itu harus bisa kita adopsi untuk Jakarta, terutama wilayah Jakarta Utara dan muara BKT di Jakarta Timur,” ujarnya.
Dengan APBD DKI yang mencapai Rp87 triliun per tahun, Erick menyarankan agar alokasi anggaran difokuskan pada hal-hal yang langsung menyentuh kebutuhan warga, seperti pengurangan kemacetan, pembangunan tanggul banjir, serta penciptaan lapangan kerja.
Ia juga menilai anggaran untuk pembangunan gedung, halte bus yang mewah, dan proyek-proyek mercusuar sebaiknya dikurangi.
“Kita sangat prihatin melihat ribuan warga Jakarta dari lulusan SLTA, SMP bahkan sarjana, ikut antre untuk mendaftar jadi petugas kebersihan PPSU. Ini bukti nyata betapa lapangan kerja masih menjadi persoalan besar,” tambah Erick.
Sebagai solusi, Erick mendorong Pemprov DKI menggandeng pengusaha nasional, baik swasta maupun BUMN, untuk bersinergi dalam program CSR yang mendukung pengembangan UMKM dan penciptaan lapangan kerja bagi warga sekitar perkantoran mereka.
“Sudah saatnya ada kewajiban moral bagi para pengusaha untuk membantu persoalan ketenagakerjaan Jakarta, dengan pendekatan yang konkret dan berkelanjutan,” tegasnya.
Erick menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan Gubernur Jakarta saat ini akan sangat ditentukan oleh kemampuannya menjawab tiga tantangan besar ibu kota: kemacetan, banjir, dan pengangguran.
