Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tubuh holding BUMN baru, Danantara, mendapat dukungan penuh dari ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda. Ia menilai ketegasan Prabowo adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap reformasi ekonomi nasional.
Dalam pernyataan resminya, Anto menegaskan bahwa praktek penyelewengan, rente, dan korupsi di BUMN selama ini telah menjadi penyakit akut yang memperlambat laju pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya Presiden Prabowo yang secara langsung memberikan teguran keras kepada jajaran direksi Danantara dalam forum Town Hall Meeting harus dibaca sebagai tanda dimulainya era baru pengelolaan BUMN yang lebih profesional dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami dari PPJNA 98 melihat ini sebagai langkah awal yang sangat penting. Presiden Prabowo menunjukkan bahwa beliau tidak akan membiarkan Holding Danantara menjadi sekadar alat segelintir elite untuk memperkaya diri sendiri,” tegas Anto kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (29/4/2025).
Sebagai holding raksasa yang menaungi sejumlah BUMN strategis, Danantara diharapkan menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Namun, posisi strategis ini juga membuat Danantara rentan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. PPJNA 98 mengingatkan bahwa tanpa sistem pengawasan ketat dan integritas para pimpinan, Danantara bisa terjerumus menjadi sarang praktek rente, korupsi proyek, dan penyimpangan keuangan.
“Sejarah telah mengajarkan kita, banyak BUMN besar tumbang bukan karena ketidakmampuan bisnis, melainkan karena kerakusan elite di dalamnya. Dengan begitu, pembenahan dari hulu ke hilir di Danantara menjadi keniscayaan,” imbuh Anto.
Salah satu inovasi yang diapresiasi PPJNA 98 adalah keputusan Presiden Prabowo untuk memasukkan unsur pengawasan aktif dari lembaga-lembaga hukum dan keuangan negara ke dalam sistem Danantara.
Kejaksaan Agung (Kejagung), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian RI (Polri), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi mandat untuk membangun sistem monitoring berlapis di tubuh holding ini.
“Ini adalah pendekatan yang sangat progresif. Dengan begitu, potensi pelanggaran bisa dideteksi sejak dini, bukan menunggu skandal besar meledak. Sistem pengawasan berlapis ini harus dijaga konsistensinya agar tidak berubah menjadi formalitas belaka,” kata Anto.
Tidak hanya itu, kehadiran lembaga pengawas ini juga diharapkan mampu memotong rantai birokrasi yang kerap dimanfaatkan untuk mengaburkan praktek korupsi di BUMN.
Langkah Prabowo dalam membangun Danantara yang bersih dan transparan sesungguhnya adalah upaya membentuk “DNA baru” dalam budaya kerja BUMN Indonesia. Selama puluhan tahun, sektor BUMN dikenal sarat kepentingan politik, nepotisme, dan rente kelompok tertentu. Tanpa perombakan mendasar terhadap budaya korporasi ini, tidak mungkin BUMN Indonesia bisa menjadi pilar kekuatan ekonomi global.
Prabowo tampaknya memahami bahwa perubahan budaya tidak bisa dilakukan hanya lewat peraturan, tetapi harus lewat shock therapy langsung ke manajemen puncak.
Dalam konteks ini, teguran terbuka kepada direksi Danantara merupakan pesan simbolik bahwa “business as usual” tidak lagi diterima.
Namun, membangun budaya baru tidak cukup hanya dengan peneguran. Harus ada mekanisme berkelanjutan:
-Audit menyeluruh atas aset, proyek, dan pengeluaran BUMN di bawah Danantara.
-Rotasi dan penyaringan ketat terhadap jajaran manajerial, memastikan hanya profesional yang berintegritas yang memimpin.
-Whistleblowing system yang efektif, melindungi pelapor dari pembalasan.
-Penguatan transparansi keuangan, dengan laporan keuangan Danantara yang diaudit terbuka dan periodik.
Jika reformasi ini berjalan konsisten, Danantara bukan hanya menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menjadi benchmark reformasi sektor publik di ASEAN.
PPJNA 98 mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa momentum besar ini harus dijaga dan dikawal bersama. “Ini bukan hanya kerja Presiden Prabowo, tapi kerja nasional seluruh rakyat Indonesia yang ingin perubahan nyata,” kata Anto Kusumayuda.
Dalam pandangan PPJNA 98, keberhasilan reformasi di Danantara akan menentukan arah transformasi BUMN lainnya ke depan. “Kalau Danantara sukses, maka holding BUMN lain akan ikut berbenah. Jika gagal, maka trauma publik terhadap BUMN akan semakin dalam,” tambah Anto.
Ia juga menyerukan kepada civil society, media, akademisi, dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif mengawasi kinerja Danantara secara kritis namun konstruktif.
PPJNA 98 percaya, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang tegas dan berorientasi pada hasil nyata, Indonesia mampu membawa BUMN ke era baru — era di mana profesionalisme, transparansi, dan keberpihakan kepada rakyat menjadi nilai utama.
“Kami yakin, Danantara bisa menjadi cermin masa depan Indonesia: sebuah negara besar yang kuat ekonominya, adil pengelolaannya, dan bermartabat di mata dunia,” pungkas Anto Kusumayuda.
