Silaturahmi Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat yang digelar pada Kamis (17/4) di Kelapa Gading, Jakarta, menghasilkan seruan keras kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan proyek kontroversial PIK-2 dan Rempang, serta mendorong pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh MPR RI.
Acara ini dihadiri sejumlah jenderal purnawirawan dan tokoh nasional, antara lain Jenderal Fachrur Rozi, Letjen TNI (Mar) Purn Soeharto, Laksamana Purn Tedjo Edhy Purdijatno, Laksamana Purn Slamet Soebijanto, Mayjen TNI Purn Soenarko, Said Didu, Roy Suryo, Ratna Sarumpaet, dan lainnya.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan Mayjen TNI Purn Soenarko, terdapat delapan poin penting. Dua di antaranya menjadi sorotan: poin ketiga, yang meminta penghentian proyek PIK-2 dan Rempang milik Aguan dan Tommy Winata, serta poin kedelapan yang mendesak pemakzulan Gibran karena dinilai melanggar konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 168 huruf q UU Pemilu.
Ahmad Khozinudin, S.H., Koordinator Tim Advokasi Melawan Oligarki Rakus Perampas Tanah Rakyat (TA-MOR-PTR), yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan bahwa kezaliman proyek PIK-2 merupakan bentuk nyata perampasan tanah rakyat dan ancaman terhadap kedaulatan negara.
“Rakyat dipaksa menjual tanah dengan modus tipu muslihat, intimidasi, hingga kriminalisasi. Sementara PIK-2 berubah menjadi kawasan eksklusif yang tak bisa diakses publik,” ujar Khozinudin kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (18/4/2025)
Ia juga menyinggung risiko keamanan nasional akibat lokasi proyek yang berbatasan langsung dengan laut internasional. “Kejahatan lintas batas dan kasus narkoba triliunan di kawasan PIK menjadi bukti ancaman serius terhadap kedaulatan NKRI,” tambahnya.
Khozinudin bahkan mengingatkan bahwa proyek PIK-2 telah dicabut dari status Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres No 12 Tahun 2025, namun tetap berjalan secara masif. Ia mempertanyakan sikap diam sejumlah tokoh TNI terkait kasus ini, bahkan mencurigai adanya permainan uang di baliknya.
“Jenderal TNI yang bungkam dalam kasus ini patut diduga sudah kenyang makan uang Tommy Winata dan Aguan. Namun saya tahu, Jenderal Soenarko dan Syamsu Djalal bukan bagian dari mereka,” tegasnya.
Khozinudin berharap Presiden Prabowo mendengar suara para seniornya dan bertindak tegas menghentikan proyek-proyek yang dianggap menyengsarakan rakyat dan mengancam kedaulatan negara. “Jika tidak, saya khawatir rakyat akan mengambil tindakan sendiri karena sudah tidak tahan dengan kezaliman ini,” tutupnya.
