Kanal aduan masyarakat yang digadang-gadang sebagai jembatan cepat antara warga dan Bupati Kudus ternyata dianggap sekadar formalitas belaka oleh warga. Adalah Achsin, warga Jalan Menara Kudus, yang kecewa berat setelah keluhannya terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Jalan Menara tak kunjung mendapatkan respons nyata, meskipun sudah melaporkannya melalui WhatsApp resmi “Wadul Bupati Kudus” di nomor 0856-2025-111.
Achsin pertama kali mengirimkan pesan kepada kanal tersebut pada akhir Maret lalu. Dalam pesannya, ia menyampaikan keluhannya soal maraknya PKL yang menempati badan jalan dan trotoar di Jalan Menara. Keberadaan PKL itu, menurut Achsin, bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki, tetapi juga menciptakan kesan semrawut di kawasan yang menjadi jalur wisata religi utama di Kudus.
“Saya sudah kirim pesan ke kanal WA itu, menyampaikan keluhan tentang PKL di Jalan Menara. Jawabannya waktu itu katanya akan diteruskan ke dinas terkait. Tapi sampai sekarang tidak ada pergerakan apa pun di lapangan,” ujar Achsin kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).
Merasa diabaikan, Achsin mencoba kembali menghubungi kanal tersebut dua minggu kemudian. Namun respons yang diterima sungguh di luar dugaan. “Saya tanya lagi, malah dibalas dengan bahasa normatif yang akan diteruskan ke dinas terkait.Kanal ini hanya omon-omon,” ungkap Achsin, menunjukkan isi pesan dari kanal tersebut.
Kanal “Wadul Bupati Kudus” diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, partisipasi publik, dan responsivitas birokrasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, kejadian seperti yang dialami Achsin justru menciptakan kesan bahwa kanal ini tak lebih dari sekadar gimik administratif.
PKL Jalan Menara: Masalah Lama Tak Terselesaikan
Keberadaan PKL di kawasan Jalan Menara Kudus sejatinya bukan hal baru. Jalan ini merupakan akses utama menuju kompleks Masjid Menara Kudus yang setiap harinya dipadati pengunjung. Di sisi kiri dan kanan jalan, para PKL menjajakan dagangannya mulai dari makanan, oleh-oleh, hingga mainan anak.
Pemkab Kudus beberapa kali menyatakan telah melakukan penataan, namun kenyataannya PKL terus kembali, bahkan jumlahnya bertambah. Warga sekitar, termasuk Achsin, merasa pemerintah setempat tidak benar-benar memiliki solusi jangka panjang.
“Kalau dibiarkan terus seperti ini, wajah Kudus akan terus semrawut. Jalan jadi macet, pejalan kaki kesulitan lewat, dan yang paling parah adalah pemerintah seolah menutup mata,” tambah Achsin.
Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Kudus maupun Dinas Perdagangan dan Satpol PP terkait aduan dari Achsin. Upaya konfirmasi via nomor kanal Wadul Bupati juga belum mendapatkan jawaban.
Jika dugaan bahwa kanal WA Wadul Bupati hanya menjadi kanal “omon-omon” terbukti, maka ini menjadi pukulan keras bagi citra pelayanan publik Pemkab Kudus. Dalam era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, kepercayaan publik bisa runtuh hanya karena satu pesan WhatsApp yang salah ucap.
Achsin dan warga lainnya berharap kanal aduan publik yang dibuat pemerintah tidak hanya dijadikan pajangan. “Kami cuma ingin hak kami sebagai warga didengar. Kalau sistem pengaduan seperti ini saja tidak berfungsi, lalu ke mana lagi kami harus bicara?” pungkasnya.
