Isu perombakan kabinet kembali mengemuka di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pengamat menilai bahwa beberapa menteri yang saat ini menjabat lebih loyal kepada Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi), dibandingkan kepada Prabowo. Salah satu pihak yang mendorong evaluasi besar-besaran terhadap kabinet adalah pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah.
Menurut Amir Hamzah, Prabowo harus segera mengganti menteri-menteri yang masih berada dalam pengaruh Jokowi dan menggantikannya dengan figur-figur yang lebih loyal serta sejalan dengan visi dan misi pemerintahan baru.
“Saat ini ada beberapa menteri yang lebih setia kepada kepemimpinan lama daripada kepada Presiden yang baru. Hal ini berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan Prabowo dalam mewujudkan program-programnya. Presiden harus tegas dalam melakukan evaluasi dan mengganti mereka dengan orang-orang yang benar-benar loyal dan profesional,” ujar Amir kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (13/3).
Selain loyalitas, Amir juga menyoroti adanya indikasi dugaan korupsi di beberapa kementerian yang harus segera ditindaklanjuti. Ia menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih aktif dalam menangani kasus-kasus tersebut agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
“Jika ada indikasi korupsi di level kementerian, maka harus segera diusut oleh KPK. Presiden Prabowo tidak boleh ragu untuk mencopot menteri yang terbukti menyalahgunakan wewenang,” tambahnya.
Beberapa kementerian yang disebut-sebut rawan reshuffle antara lain sektor ekonomi dan infrastruktur, yang selama ini menjadi perhatian publik. Sejumlah laporan menyebutkan adanya dugaan praktik kolusi dan nepotisme dalam proyek-proyek strategis nasional yang perlu diaudit secara menyeluruh.
Meskipun demikian, belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait hal ini. Beberapa sumber internal di pemerintahan menyebut bahwa evaluasi kabinet memang sedang berlangsung, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo.
Selain isu reshuffle kabinet, Amir Hamzah juga menyoroti keberadaan utusan presiden yang dinilai tidak efektif dan hanya membebani anggaran negara. Ia menyarankan agar Prabowo membubarkan posisi utusan presiden yang dinilai tidak memiliki peran strategis.
“Utusan-utusan presiden ini menghabiskan anggaran negara tanpa output yang jelas. Presiden Prabowo harus mempertimbangkan untuk membubarkan mereka demi efisiensi penggunaan anggaran negara,” tegas Amir.
Dalam beberapa tahun terakhir, posisi utusan presiden sering kali menjadi sorotan karena dianggap tidak memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan negara. Beberapa pihak menduga bahwa keberadaan utusan presiden hanya berfungsi sebagai “tempat parkir” bagi tokoh-tokoh politik tertentu, tanpa memiliki tugas yang jelas.
Menurut laporan Kementerian Keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk utusan presiden mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Jika posisi tersebut dihapus, anggaran yang tersedia dapat dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti subsidi pangan, pembangunan infrastruktur, atau pendidikan.
Meskipun isu reshuffle kabinet semakin menguat, hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari Presiden Prabowo terkait perubahan di dalam struktur pemerintahan. Namun, berbagai spekulasi terus bermunculan, terutama terkait siapa saja menteri yang berpotensi dicopot dan siapa yang berpeluang masuk dalam kabinet.
Sejumlah nama baru mulai disebut-sebut sebagai calon pengganti di beberapa kementerian strategis, termasuk dari kalangan profesional dan teknokrat.
Keputusan Presiden Prabowo terkait perombakan kabinet akan sangat menentukan arah pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan. Publik kini menanti langkah tegas dari Prabowo dalam menyusun kabinet yang lebih solid dan efektif guna mewujudkan janji-janji kampanye serta menjawab tantangan yang dihadapi bangsa.
