Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) salah alamat saat berdemo membela Hasto Kristiyanto di KPK dengan menyerang Presiden Prabowo Subianto. KPK bekerja secara profesional dalam mentersangkakan Hasto Kristiyanto.
“Video kader PDIP demo di KPK serang Presiden Prabowo untuk membela Hasto itu sudah salah alamat. Kader ini tidak tahu masalah hukum asal tuding orang,” kata Ketua Umum PPJNA Anto Kusumayuda dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Kamis (20/2/2025).
Menurut Anto, seharusnya kader PDIP fokus fokus menyelesaikan kasus hukum yang melibatkan Hasto Kristiyanto, bukan pada upaya menyerang pihak lain yang tidak terkait langsung. “Kader PDIP justru mencari musuh dan tidak sesuai dengan Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani,” paparnya.
Sikap kader PDIP di KPK dengan menyerang Presiden Prabowo dapat dilihat sebagai upaya pengalihan isu dari kasus yang melibatkan salah satu petinggi partai mereka. “Hal ini dapat merugikan citra partai dan menimbulkan persepsi negatif di mata publik,” jelasnya
KPK sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap dugaan korupsi tanpa intervensi politik. “Menuduh KPK bertindak atas dasar motif politik tanpa bukti yang jelas dapat merusak kredibilitas lembaga antikorupsi tersebut,” ungkap Anto.
Aksi kader PDIP di KPK juga mencerminkan fenomena politik identitas, di mana kader partai membela sesama kader tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang ada. Padahal, sebagai partai yang mengusung nilai-nilai keadilan dan anti-korupsi, PDIP seharusnya memberikan contoh baik dengan mendukung proses hukum yang transparan.
“Aksi ini juga menunjukkan perlunya edukasi politik yang lebih baik di kalangan kader partai. Demonstrasi seharusnya dilakukan dengan tujuan yang jelas dan berdasarkan fakta, bukan sekadar emosi atau loyalitas buta terhadap partai,” pungkasnya.
