Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tidak berkutik ketika ‘dikuliti’ anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mafirion.
“Dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri, saya tak melihat apa yang dilakukan Pak Menteri di Kementerian HAM. Saya mau Pak Menteri kembali ke jati diri yang sebenarnya sebagai pejuang HAM,” kata Mafirion dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Bicara HAM, Mafirion mengingatkan dalam kurun waktu 5 tahun (2019-2023), laporan Komnas HAM menyebutkan ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 mengalami trauma psikologis.
“Kasus Rempang, saya tak melihat apa yang dilakukan Menteri HAM, berapa orang yang ditangkap, berapa tersangka. Namun ironisnya, ada seorang nenek umur 64 tahun menjadi tersangka karena didakwa mencuri tujuh buah batang kayu jati,”ujarnya.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menambahkan, saat ini pelanggaran HAM di area Proyek Strategis Nasional (PSN) itu di antaranya hak untuk berpartisipasi, hak atas informasi, hak atas rasa aman, serta hak atas pekerjaan dan tempat tinggal yang layak. Pada kenyataannya, pemerintah hanya memperhatikan urusan bisnis dan investasi sebagai tujuan utama PSN.
Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sayangnya, prioritas ini didukung oleh fasilitas dan instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, serta peran birokrasi hingga aparat keamanan, termasuk TNI dan Polri.
“Saya ingin Pak Menteri melindungi masyarakat Rempang yang dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita, tempat tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa diterima akal sehat?” ujarnya.
Mafirion menegaskan bahwa dia tak meminta keputusan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. “Saya mau Kementerian HAM melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban semena-semena atas nama PSN,” kata Mafirion.
Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion meminta agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk melihat secara langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM, dapat mendengarkan apa yang menjadi keresahan masyarakat.
“Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM walaupun sudah jadi menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa pembangunan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menjadi penderitaan rakyat,” kata Mafirion.
Dalam rapat tersebut, Natalius Pigai mengatakan, masyarakat harus mendapatkan keuntungan ekonomi sebagai dampak positif atas kehadiran PSN. “Memastikan agar budaya terlestari dan kelestarian dan perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran perusahaan atau pembangunan yang berskala besar,” ujarnya.
