Masyarakat sangat dirugikan dengan kelangkaan gas elpiji 3 kg dan harus antri untuk membelinya. Pemerintah harus memberikan solusi cepat dalam mengatasi persoalan ini agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
“Antri membeli gas elpiji 3 kg di berbagai tempat termasuk di kota Bogor sangat disayangkan. Ini merugikan masyarakat,” kata Direktur Analis Study dan Kajian Publik Lanskip Abdul Rachmat Saleh kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (4/2/2025)
Kata Abdul Rachmat, kelangkaan gas 3 kg berdampak kepada pelaku usaha dari masyarakat kecil. “Penjual gorengan, pecel lele, nasi goreng, warteg sangat dirugikan kelangkaan gas elpiji 3 kg,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebijakan membeli gas elpiji 3 kg harus menggunakan KTP . “Saya kira kebijakan harus menggunakan KTP tidak perlu. Masyarakat harus dipermudah untuk membeli gas elpiji 3 kg,” papar Abdul Rachmat.
Abdul Rachmat juga heran di saat masyarakat membicarakan pagar laut PSN PIK 2 di Banten tiba-tiba terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kg. “Masyarakat mulai teralihkan kasus pagar laut di Banten ke kelangkaan gas elpiji 3 kg,” jelasnya.
Aktivis Muhammadiyah Kota Bogor ini memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang meminta pengecer gas 3 kg bisa berjualan kembali. “Kalau harus beli di pangkalan justru repot. Kalau soal pengecer yang nakal tim pengawas yang melakukan pengawasan,” pungkasnya.
