Oleh: Rokhmat Widodo, Pengamat politik dan Kader Muhammadiyah Kudus
Video yang beredar di media sosial (medsos) beberapa Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang terlantar di Belanda mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Prof Sufmi Dasco Ahmad. Kepulangan mereka dibantu Prof Dasco.
Bukan kali ini, Prof Dasco membantu WNI bermasalah di luar negeri. Ketua Harian Partai Gerindra ini pernah membantu 34 WNI yang diduga ditipu perusahaan online scam di Poipet, Kamboja. Kuasa hukum 34 WNI tersebut, Marchelino Mewengkang, dari Membara Law Firm, menyebut Prof Dasco membantu proses pemulangan.
Penulis juga mendapat informasi, Prof Dasco sering memberikan bantuan warga yang membutuhkan. Ada juga pelajar dan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Prof Dasco.
Langkah yang dilakukan Prof Dasco merupakan politik humanisme. Dalam konteks ini, humanisme tidak hanya dipahami sebagai sebuah paham atau ideologi yang menempatkan manusia sebagai pusat, tetapi juga sebagai cara pandang yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Prof Dasco seorang akademisi dan politisi, telah menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip humanisme dalam kebijakan-kebijakan politik yang diusungnya. Dalam setiap pidato dan diskusi politik, ia selalu menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, memperjuangkan keadilan sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Salah satu aspek penting dari politik humanisme yang dipromosikan oleh Prof Dasco adalah perlunya membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Dialog ini dianggap sebagai sarana untuk lebih memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata. Dalam konteks politik Indonesia, di mana sering terjadi kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan, pendekatan ini sangat relevan.
Prof Dasco juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai landasan utama dalam mengembangkan politik humanisme. Menurutnya, pendidikan yang berkualitas akan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan masyarakat yang teredukasi, diharapkan akan muncul partisipasi yang lebih aktif dalam proses politik, serta pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini, pendidikan bukan hanya menjadi sarana untuk mencetak individu yang kompeten secara akademis, tetapi juga individu yang memiliki kepedulian sosial dan mampu berpikir kritis.
Dalam praktiknya, politik humanisme juga mengajak kita untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Prof. Dasco, melalui berbagai inisiatif yang dilakukan, berusaha untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, termasuk perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Pendekatan ini mencerminkan prinsip egalitarianisme dalam politik, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.
Perhatian terhadap isu-isu lingkungan juga menjadi bagian integral dari politik humanisme yang diusung oleh Prof. Dasco. Dalam menghadapi tantangan krisis iklim dan penurunan kualitas lingkungan, ia berargumentasi bahwa negara harus hadir untuk melindungi sumber daya alam dan menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Humanisme tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan manusia, tetapi juga dengan keberlanjutan ekosistem yang mendukung kehidupan manusia itu sendiri.
Salah satu tantangan besar dalam menerapkan politik humanisme adalah resistensi dari berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh perubahan kebijakan. Prof Dasco menyadari bahwa perubahan tidak selalu mudah, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi yang sudah mapan.
Oleh karena itu, ia mengadvokasi perlunya pendekatan yang inklusif, di mana semua pihak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, diharapkan akan tercipta rasa kepemilikan terhadap kebijakan yang dihasilkan serta mengurangi konflik yang mungkin timbul.
Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah maraknya praktik politik uang dan korupsi yang masih mengakar di Indonesia. Dalam hal ini, politik humanisme yang diusung oleh Prof. Dasco menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses politik. Ia percaya bahwa untuk menciptakan iklim politik yang sehat, diperlukan sistem yang mendukung integritas dan moralitas dalam pengambilan keputusan. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas menjadi langkah penting untuk memberantas praktik korupsi yang merusak tatanan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dari perspektif media, peran wartawan dan jurnalis juga sangat penting dalam mengawal politik humanisme. Melalui pemberitaan yang berimbang dan objektif, media dapat menjadi pilar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintah. Prof Dasco berharap agar media tidak hanya menjadi alat propaganda, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kebijakan publik. Dalam era digital saat ini, informasi yang cepat dan akurat menjadi kunci untuk memberdayakan masyarakat dalam memahami isu-isu politik dan sosial yang kompleks.
Akhirnya, penting untuk menyadari bahwa politik humanisme bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan. Prof Dasco mengajak setiap individu untuk berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, di mana nilai-nilai kemanusiaan senantiasa dijunjung tinggi. Untuk mewujudkan cita-cita ini, diperlukan kerja sama dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan, politik humanisme Prof Dasco diharapkan dapat menjadi model bagi perkembangan politik di Indonesia. Masyarakat yang lebih adil, berkeadilan, dan berkelanjutan adalah cita-cita yang harus diperjuangkan bersama. Hanya dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, kita dapat membangun bangsa yang lebih kuat dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan.
