Heboh berita nasional dan jagat medsos seminggu ini tentang penyegelan pagar laut di pinggiran laut Tangerang Banten dan menyusul di Bekasi Jabar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP). Pagi ini pihak TNI AL bersikap tegas bersama ratusan nelayan Banten membongkar pagar laut tersebut .
Kemunculan pagar laut yang dianggap misterius 6 bulan terakhir ino karena tidak ada pihak yang mengaku membangun pagar laut tersebut. Namun berdasar informasi dari masyarakat pesisir Banten, sebenarnya semua media nasional dan publik sudah mengetahui bahwa pemagaran itu diduga kuat dilakukan terkait pembangunan PIK2 di Banten dan pihak pengusaha juga yang di Bekasi.
Terhadap langkah tegas pembongkaran tersebut oleh TNI AL dan ratusan nelayan Banten pagi ini ( 18/1 ), Ketua Umum APIB ( Aliansi Profesional Indonesia Bangkit ) Erick Sitompul usai menghadiri acara pernikahan putra Aendra Medita , wartawan senior nasional yang juga Wakil Ketua Umum DPP APIB di Aula Gedung LIPI di Jaksel, mengatakan bahwa dia memuji pihak KKP menyegel dan TNI AL membongkar pagar laut ilegal tersebut. Dari awal masyarakat menyuarakan ke media sosial perbuatan gegabah pemasangan pagar laut ilegal itu dan memantau terus langkah dan tindakan tegas dari pemerintah.
Langkah penyegelan dan pembongkaran itu karena respon cepat atas perintah Presiden Prabowo. Apalagi dari media kita tahu Kepala BIN Mayjend Herindra bahkan meninjau langsung pagar laut itu. Jadi tidak mungkin tidak dilaksanakan penindakan nya oleh KKP dan instansi TNI AL di lapangan.
Erick mengatakan agar ada efek jera juga bagi pengusaha atau kelompok makelar tanah yang coba main main dengan masalah kedaulatan negara. Setiap pelanggaran hukum atas kedaulatan daratan dan kelautan itu di awasi dan memang mesti diambil tindakan tegas oleh pemerintah.
Saya menilai kepemimpinan Presiden Prabowo ini berbeda jauh dengan Jokowi. Tentu karena latar belakang beliau sejak muda selaku prajurit yang terikat sumpah Sapta Marga TNI. Saya yakin Prabowo tentu menganggap urusan kedaulatan negara itu adanya diatas kepentingan bisnis korporasi apapun walau ada output ekonomi disana. Semua pelaku bisnis harus menghormati hukum negara yang berlaku apalagi ini menyangkut wibawa dan kedaulatan negara kita, kata Erick.
Karena apabila sebuah pemerintahan nasional tidak menjaga kedaulatan negara dari rongrongan terutama pihak asing maupun karena kepentingan bisnis sekelompok elit politik atau pengusaha dari dalam negeri apalagi terindikasi adanya unsur kepentingan politik dan ideologi asing nya. Maka pasti Presiden yang punya karakter kepemimpinan yang kuat pasti akan mengingatkan dan bila sudah saatnya mengambil tindakan tegas untuk menjaga marwah dan wibawa negara.
Tindakan berikut KKP kita harapkan dapat meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengusut masalah pidananya. Karena banyak informasi beredar dan diduga kuat ada transaksi jual beli areal laut sepanjang 30,5 km pinggir pantai Banten, belum yang di Bekasi. Transaksi jual beli laut yang dimanipulasi itu seakan jual beli tanah darat abrasi namun kordinat nya adalah kawasan laut. Ini kan perbuatan pelanggaran pidana, kata Erick.
Bila hal ini benar, sungguh berani betul itu para oknum atau makelar di pedesaan pantai dan pengusaha yang melakukan jual beli laut milik negara dengan cara ilegal dan manipulatif tersebut. Tentu itu bukan pekerjaan para amatir. Itu sudah pasti dibiayai jaringan pengusaha besar apakah untuk tujuan reklamasi atau perluasan destinasi wisata tanpa izin dan melanggar RTURW. Dugaan transaksi jual beli wilayah laut tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Mereka sedang mencoba mendikte kekuatan hukum dan merendahkan posisi negara dengan merongrong kedaulatan negara melalui perbuatan ilegal yang sangat kasar sekali, kata Erick yang juga alumni Tarpadnas tahun 1991 dari Lemhanas tersebut.
Ditanya media apakah pemerintah sudah tau kah kelompok bisnis mana dan untuk kepentingan apa pagar laut ini. Sudah pastilah. KKP kan punya mata telinga juga. KKP bukan hanya tugasnya kementerian yang secara tehnis urusan ikan dan perikanan laut saja. Tapi Kementerian ini juga wajib ikut juga menjaga seluruh wilayah kelautan dan menjaga seluruh sumber daya laut milik negara itu.
Penyegelan dan pembongkaran pagar laut itu juga merupakan pesan kuat dari pemerintah bahwa pemerintah menyikapi persoalan ini dengan sangat serius. Karena tidak boleh siapapun, seberapa kuat apapun pengaruh korporasi itu dikalangan elit parpol atau kalangan pemerintahan. Jangan coba main main kalau sudah menyangkut pelanggaran masalah hukum terkait kedaulatan negara, pungkas Erick
Concern kita berikut adalah kembali terkait dengan tuntutan rakyat Banten terhadap evaluasi PSN Tropical Coastland agar dikelola saja oleh perusahaan BUMN bukan oleh pihak PIK2.
Demikian juga tuntutan rakyat Banten terhadap pembangunan kawasan perumahan mewah dan pusat hiburan PIK2 agar di batalkan, terkait terjadinya dugaan Fraud dan korupsi terhadap kehilangan income negara atas pajak jual beli tanah rakyat Banten senilai 600 Trilyun yang di ajukan Tim Hukum Rakyat Banten oleh Ahmad Khozinuddin dan belasan pamen purn TNI dari FPPI.
Tuntutan rakyat Banten itu kepada PIK2 diakibatkan kerugian ribuan orang rakyat Banten bernilai ratusan Trilyun rupiah diduga terjadi atas praktek pembelian tanah rakyat secara murah seluas /+ 30 ribuan hektar setara 300 juta meter persegi, akibat terjadinya dugaan intimidasi oknum di desa desa terhadap rakyat pemilik tanah dan rekayasa penurunan NJOP dari 200 ribu / M2 menjadi 50 ribu /M2 dengan menggunakan jubah PSN, ungkap Erick.
