Oleh: Rokhmat Widodo, pengamat politik dan kader Muhammadiyah Kudus
Dalam kajian ilmu hubungan internasional dikenal konsep balance of power (kekuatan keseimbangan) merujuk pada situasi di mana kekuasaan di antara berbagai aktor politik dibagi dengan cara yang menghindari dominasi satu pihak atas yang lain. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan beragam etnis, budaya, dan kepentingan politik, penerapan balance of power menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam sistem pemerintahan.
Prof Sufmi Dasco Ahmad, yang juga dikenal sebagai akademisi dan politisi yang juga Wakil Ketua DPR telah berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip balance of power dalam kebijakan dan praktik politik di Indonesia. Salah satu langkah yang mencerminkan prinsip ini adalah keberaniannya dalam membangun dialog dan kolaborasi dengan berbagai partai politik, meskipun terdapat perbedaan ideologi dan kepentingan. Pendekatan ini sangat penting, mengingat pluralisme politik yang ada di Indonesia.
Dengan menciptakan ruang untuk diskusi dan negosiasi, Prof Dasco berkontribusi pada terciptanya suasana politik yang lebih kondusif dan menghindari ketegangan yang tidak perlu.
Salah satu tantangan besar dalam menjalankan balance of power adalah risiko polarisasi politik. Dalam era digital saat ini, di mana informasi menyebar dengan cepat, opini publik dapat dengan mudah dipengaruhi oleh berita yang tidak akurat atau provokatif. Prof Dasco, dengan bekal pengetahuannya, berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpikir kritis dan memahami berbagai sudut pandang. Ia percaya bahwa masyarakat yang teredukasi akan mampu berkontribusi pada proses politik dengan lebih baik, sehingga dapat menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih sehat.
Dalam praktiknya, Prof Dasco juga mendorong pembentukan koalisi antar partai yang bersifat inklusif. Koalisi yang tidak hanya didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi juga pada kesepakatan untuk saling menghormati perbedaan, adalah kunci untuk mewujudkan balance of power. Melalui koalisi ini, setiap partai memiliki peluang yang sama untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintahan serta memberikan ruang bagi kebijakan yang lebih beragam dan komprehensif.
Salah satu contoh nyata dari upaya Prof Dasco dalam menerapkan balance of power adalah dalam proses legislasi. Ia aktif terlibat dalam pembahasan undang-undang di DPR, dengan mempertimbangkan aspirasi dari berbagai fraksi dan golongan masyarakat. Dalam setiap diskusi, Prof Dasco selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan di kalangan publik, tetapi juga memperkuat posisi DPR sebagai lembaga yang mewakili suara rakyat.
Namun, meskipun upaya Prof Dasco patut diacungi jempol, tantangan dalam menjaga balance of power dalam politik Indonesia tetap ada. Kekuatan oligarki, di mana sekelompok kecil individu atau kelompok memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan publik, sering kali menjadi penghalang dalam menciptakan keseimbangan yang ideal. Untuk itu, Prof. Dasco mengadvokasi pentingnya reformasi sistem politik dan pemilihan umum yang lebih adil dan transparan. Dengan meningkatkan partisipasi politik masyarakat, diharapkan dapat muncul pemimpin-pemimpin baru yang lebih representatif dan mampu bersaing secara sehat dalam arena politik.
Aspek lain yang penting dalam menjalankan balance of power adalah penguatan lembaga-lembaga negara. Prof. Dasco menyadari bahwa keberadaan lembaga yang kuat dan independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya, adalah kunci untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ia aktif mendukung upaya-upaya untuk memperkuat peran lembaga-lembaga ini sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan yang efektif. Dengan begitu, setiap tindakan yang diambil oleh penguasa dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Di sisi lain, penting juga untuk menciptakan iklim politik yang mendukung partisipasi masyarakat. Prof Dasco menekankan bahwa partisipasi yang luas dari masyarakat dalam proses politik akan memperkuat posisi mereka sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, ia mendorong penggunaan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat, memberikan edukasi politik, serta memfasilitasi diskusi publik yang konstruktif. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif.
Dalam konteks global, penerapan prinsip balance of power oleh Prof Dasco juga mencerminkan pemahaman yang baik tentang dinamika politik internasional. Dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi, kerja sama internasional menjadi sangat penting.
Prof Dasco mendorong pentingnya diplomasi yang berbasis pada saling menghormati dan pengertian antar negara. Dengan membangun hubungan yang baik dengan negara lain, Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya di panggung global dan menjaga kepentingan nasionalnya.
Secara keseluruhan, upaya Prof Dasco dalam menjalankan balance of power dalam berpolitik merupakan langkah yang strategis dan visioner. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, prinsip ini menjadi landasan penting untuk membangun sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel. Melalui kolaborasi, dialog, dan penguatan lembaga-lembaga negara, diharapkan Indonesia dapat menuju arah politik yang lebih stabil dan sejahtera, di mana setiap suara dihargai dan setiap kepentingan terakomodasi. Dengan demikian, balance of power bukan hanya sekadar teori, tetapi juga dapat menjadi realitas yang menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
