Perlawanan rakyat terhadap Rezim Jokowi bisa seperti Bangladesh setelah DPR menganulir keputusan MK No 60 yang menyebut partai politik dapat mengusung Paslon di Pilkada cukup memperoleh suara sebesar 7,5% di pemilu DPRD terakhir.
Demikian dikatakan pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (21/8/2024). “Pembangkangan sipil sudah disuarakan di media sosial,” jelasnya.
Kata Muslim, rakyat melihat DPR sudah bukan menjadi wakil rakyat tetapi kepanjangan tangan dari penguasa. “Kebencian rakyat terhadap rezim ini sudah memuncak. KPK digembosi, undang-undang dimainkan,” tegas Muslim.
Muslim mengatakan, kelas menengah bawah merasakan kesulitan ekonomi di era Rezim Jokowi. “Walaupun bansos dikucurkan rakyat akan tetap turun ke jalan,” paparnya.
Kata Muslim, intelektual, mahasiswa, buruh sudah menyuarakan pembangkang sipil. “Kalau Rezim Jokowi terus dibiarkan, negara ini makin rusak,” pungkasnya.
