Ketua Mahkmah Konstitusi Arief Hidayat sebaiknya mundur karena sudah beberapa kali melakukan pelanggaran etika. "Pak Arief, dengar dan perhitungkan desakan moral kekuatan masyarakat sipil agar anda segera mundur sebagai hakim MK. Hak moral konstitusional Anda maupun kroni-kroni Anda sudah hilang,” kata mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas, di Jakarta Minggu (28/1). Busyro menambahkan, dengan adanya pelanggaran…

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa disalahkan yang telah memutuskan kumpul kebo dan LGBT bukan masuk wilayah pidana. Demikian Koordinator Gardu Banteng Marhaen Sulaksono Wibowo dalam pernyataan kepada suaranasional melalui email, Ahad (17/12). Menurut Sulaksono, keputusan MK terkait perzinahan dan LGBT sudah sesuai dasar konstitusi bangsa Indonesia. "Kalau yang mau protes hasil keputusan itu harusnya minta…

Ada kesan pembunuhan karakter terkait munculnya wanita dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap mantan hakim MK Patrialis Akbar. "Kesan ada upaya pembunuhan karakter yang luar biasa dari KPK," kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma'mun Murod Al Barbasy kepada suaranasional, Senin (30/1). Kata Ma'mun beberapa kali KPK memunculkan seorang perempuan dalam OOT.…

Usulan pengembalian kewenangan pengawas eksternal ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Arief Hidayat mengatakan, kehadiran pengawas eksternal dapat menempatkan posisi mahkamah di bawah lembaga tersebut. “Sekali lagi saya tidak setuju dengan istilah pengawasan. Ka­rena badan peradilan tidak boleh diawasi. Kalau diawasi, subkoordinat kami ada di bawah,” kata Arief usai mengikuti rapat konsultasi dengan Komisi III…

Anggota Dewan Komisi II dari fraksi PDI-P, Arteria Dahlan meminta agar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengundurkan diri pasca dua kali kejadian operasi tangkap tangan terhadap para hakim MK. Arteria menyebut sebelum Patrialis akbar ditangkap KPK, Ketua MK Akil Mochtar yang menerima suap terkait perkara sengketa pemilihan dua kepala daerah, yakni di Kabupaten Gunung…

Mahkamah Konstitusi (MK) memecat hakim konstitusi Patrialis Akbar. Hal itu buntut ditetapkanya Patrialis sebagai tersangka kasus korupsi jual beli putusan MK. "Rapat Permusyawaratan Hakim mengambil keputusan sebagai berikut yaitu membebastugaskan hakim terduga Dr Patrialis Akbar, SH., MH dari tugas dan kewenangannya sebagai hakim konstitusi sejak hari ini, Jumat 27 Januari 2017," ucap Arief Hidayat, Ketua…

Dengan ditunjuknya I Gede Dewa Palguna sebagai hakim MK tidak menutup kemungkinan ada ruang untuk mengakui pernikahan beda agama. "Ntar banyak yang mengajukan judicial review terkait undang-undang pernikahan. Bisa jadi MK memenangkan pernikahan beda agama. Kalau dikembalikan ke UUD 45 tafsirannya bisa jadi pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan dan tidak harus satu agama. Ini…