Kejahatan seksual dan asusila lainnya semakin marak terjadi tidak mengenal usia juga status sosial seperti yang terjadi di Maluku yang mana turut menyeret banyak oknum pejabat yang tidak bermoral.
Sebut saja Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku pada juli 2023 silam yang dilapor bawahannya. Begitu juga kasus mantan Bupati Maluku Tenggara M.Thaher Hanubun yang resmi dilaporkan salah satu karyawan cafe miliknya pada september 2023. Kasus ini sempat menyita perhatian publik seantero nusantara.
“Kasus Mantan Bupati Maluku Tenggara benar-benar menyita perhatian publik sebab bukti rekaman langsung diserahkan pelapor yang tak lain adalah korban itu sendiri,” tutur Nurmawati, aktivis perempuan Maluku saat ditemui di kawasan Cilandak Jakarta Selatan, Selasa (23/7)
Sayangnya kasus ini tidak berjalan sebagaimana mestinya seperti kasus kasus yang lain. “Sudah sangat jelas bukti rekaman milik korban yang telah berada ditangan penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku tapi nyatanya kasusnya hilang begitu saja,” sesal dia.
Kata Nurmawati, kasus Thaher Hanubun tidak ditangani secara profesional oleh pihak polda Maluku bisa kita ambil contoh kasus David Katayane mantan kadis P3A tidak butuh waktu lama dalam penetapan tersangka dan telah divonis oleh pengadilan.
Lanjutnya, sebab itulah yang diamanatkan oleh aturan bahwa kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan.
Tentu bagi aktifis perempuan dan bahkan seluruh kaum perempuan di Maluku merasa terabaikan hak-hak perlindungannya jika terduga pelaku sampai lolos.
“Saat ini yang menjadi tanda tanya bagi kami kenapa bisa Partai Keadilan Sejahtera yang dihuni oleh para alim ulama mau memberikan rekomendasi kepada terduga pelaku rudapaksa untuk maju mencalonkan diri lagi sebagai calon kepala daerah,” tanya Nurmawati Kotahatuhaha.
Aktivis perempuan kecewa dengan PKS sebab memberikan rekomendasi terhadap seorang bakal calon kepala daerah yang diduga melakukan perbuatan kekerasan sexual terhadap perempuan. Itu sama halnya tidak menghargai harkat dan martabat kaum perempuan di mana hati nurani mereka, jika itu yang terjadi pada anak dan saudara-saudara perempuan mereka.
Seharusnya menurut Nurmawati, para politisi perempuan dari PKS turut mendorong penuntasan kasus ini, selanjutnya dia pun menambahkan, kedepannya publik akan menilai mana partai yang benar benar berpihak pada masyarakat kecil khususnya kaum perempuan.
Nurmawati juga mengatakan, ada indikasi bahwa kasus-kasus Thaher Hanubun ini dibekengi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh dalam kekuasaan sehingga kasus ini dipandang perlu mendapat perhatian seluruh pihak.
“Kita tidak mau ada korban-korban lain. Para aktivis perempuan Maluku akan berdiri paling depan untuk melawan para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak akan kami lawan,” tutup Nurmawati
