Pengamat: Memasangkan Anies-Ahok, Suatu Kemustahilan

Jakarta – PDI Perjuangan mewacanakan memasangkan Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok dalam Pilkada Jakarta 2024 ini. Sejatinya kedua orang tersebut merupakan rival berat dalam pertarungan Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Pertarungan tersebut hingga dua babak dan dimenangkan pasangan Anies – Sandi gara – gara Ahok keseleo Surah Al Maidah.

Terkait wacana yang dilontarkan PDI Perjuangan tersebut menurut Pengamat Intelijen dan Geo Politik Amir Hamzah, hanya narasi atau rumor, memasangkan Anies dengan Ahok adalah kemustahilan. Andaikan hal tersebut bisa direalisasikan PDIP dan terpilih dalam Pilkada 2024, jalannya pemerintahan Jakarta sarat konflik internal.

Menurut Amir, dari PDIP harus ada kepastian Anies atau Ahok sebagai cagub. Baru dicarikan cawagubnya.
Dengan aturan baru PDI Perjuangan tidak bisa mencalonkan sendiri. Harus berkoalisi.

Sementara, andaikan PDI Perjuangan mencalonkan Anies kemungkinan besar mendapat dukungan yang sangat signifikan dari masyarakat Jakarta. Walaupun mungkin tidak sama dengan dukungan pada Pilkada 2017 lalu.

Sementara untuk Ahok memiliki resistensi politik, stratetgis dan opersional yang sangat tinggi.
Menjadi persoalan, kata Amir, PDI Perjuangan harus mencari koalisi minimal mendapat 22 kursi di DPRD DKI. Pada Pileg 2024 PDIP dapat 15 kursi. Jadi PDIP harus mencari minimal 7 kursi untuk bisa mengusung pasangan dalam Pilkada nanti.

Indikasi politik apabila benar PDIP menarasikan untuk mengusung Anies menjadi Cagub pasti narasi tersebut akan mendapat dukungan positif dari PKB, PKS dan NasDem.

“Bila dukungan ini bisa dikelola secara baik oleh PDIP maka Megawati perlu menetapkan seorang kader PDI Perjuangan sebagai Cawagubnya Anies. Berdasarkan pengamatan saya terhadap kinerja Anies selama masa jabatan 2017 – 2022 terutama dalam menjaga stabilitas hubungan baik politis, strategis dan operasional dengan DPRD DKI maka yang punya kapasitas untuk menjadi cawagubnya Anies adalah Prasetio Edi Marsudi yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua DPRD DKI JAKARTA,” terang Amir, Kamis (23/5/2024).

Faktanya, lanjut Amir, Prasetio Edi Marsudi yang akrab dipanggil Om P, juga punya pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penganggaran pembangunan ibukota.

“Jika mereka terpilih maka akan terwujud tim kerja pemerintah daerah yang bersifat integral dan konfrehensif dengan pembagian kerja yang saling mendukung antara kinerja gubernur dan wakil gubernur,” tegas Amir.

Di mana Anies sebagai gubernur bertugas melakukan pengelolaan terhadap birokrasi DKI Jakarta dalam posisi sebagai medebewin pemerintah pusat dan hal – hal yang berkaitan dengan perkembangan global.

Sedangkan Om P dengan pengalamannya selama 10 tahun sebagai Ketua DPRD DKI bisa melakukan hubungan komunikasi yang akurat transparan dan akuntabel dengan DPRD sehingga harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif berlangsung secara harmonis. *man

Simak berita dan artikel lainnya di Google News