Mahkamah Konstitusi (MK) akan tetap memutuskan Prabowo-Gibran sebagai pemenenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Tak ada harapan keadilan dari putusan MK. MK tidak akan membatalkan kemenangan Prabowo – Gibran,” kata sastawan politik Ahamd Khozinudin kepada redaksi www.suaranasional.com, Senin (15/4/2024).
Kata Khozinudin, MK tidak akan memerintah KPU untuk melakukan Pilpres ulang tanpa Paslon 02. secara hukum dan politik pintu itu sudah tertutup rapat. “Secara hukum, MK hanya mengadili soal perselisihan hasil Pilpres. Bukan menentukan Paslon layak atau tak layak,” paparnya.
Perselisihan Pilpres, ujungnya juga hanya perhitungan angka. MK hanya mengadili, adakah kecurangan, apakah kecurangan itu TSM, adakah kaitan kecurangan yang TSM itu dengan perolehan suara Paslon, dan seperti apa hitung-hitungan perolehan suara versi yang tidak curang, lalu hasil akhirnya siapa yang menjadi pemenang. Maka, MK itu ya memang Mahkamah Kalkulator.
“Mau curang, tetap saja akan dihitung berapa suara yang curang. Mau curang TSM, tetap saja akan dihitung selisih suaranya berapa, kalo tidak ada pengaruh signifikan pada selisih suara, ya wassalam,” paparnya.
Secara politik, Amerika dan China sudah ucapkan selamat ke Prabowo. Sejumlah petinggi partai sudah saling silaturahmi lebaran. Wacana koalisi sudah hangat diperbincangkan. Bahkan, NasDem sudah sejak awal ancang-ancang untuk merapat. PKB juga sudah memberi signal tidak punya pengalaman menjadi oposan. Lalu, mau membaca indikator politik apa lagi?
“Kesimpulannya? Ya kecurangan akan menjadi pemenang. Demokrasi itu cuma soal menang suara. Entah suara itu dari curang, ga penting. Entah suara itu suara maling, ga penting. Dalam demokrasi, suara kiyai dan WTS dihitung sama,” paparnya.
Menurut Khozinudin, semua hanya karena PDIP tidak menikmati gentong babinya. Kalau PDIP menikmati, pasti bungkam.
Pilpres 2019 lalu, itu juga ada gentong babinya. Jokowi menang Pilpres 2019 juga karena politik gentong babi. Tapi karena Jokowi belum jadi Malin Kundang, PDIP dukung penuh. PDIP juga menikmati politik gentong babinya.
“Semua Kepala Daerah Incimbent (Petahana), saat ikut Pilkada, itu pasti menikmati politik gentong babi. Bansos, itu jadi instrumen umum bagi pertahana untuk menang lagi Pilkada. Itu semua demokrasi. Itu semua gentong babi,” pungkasnya.
