Masyarakat pribumi makin tersingkir setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Pondok Indah Kapuk (PIK) dan Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai Proyek Stategis Nasional (PSN).
“Saya bertempat tinggal di Tangerang Banten sudah 45 tahun. Jadi saya ingin katakan bahwa proses-proses BSD itu oleh masyarakat pribumi disebut dengan Bikin Susah Desa. Jadi proyek-proyek percontohan itu hanya untuk membangun hegemonik membangun hegemonik membangun kerajaan imperium yang membuat akhirnya kaum pribumi termarginalkan,” kata pendakwah nasional Ustaz Alfian Tanjung (UAT) di akun Channel YouTube-nya.
Di jalur-jalur Tangerang Raya itu ada program yang namanya Segitiga Emas empat Kota Berlian dan Lima Kota Intan. mereka ini adalah kerjasamanya dengan kelompok-kelompok Salib imperium kontendem Kristus. “Di sana ada bos Lippo tersambung dengan Summarecon dan dekat dengan orang-orang komunis China,” paparnya.
Ustaz Alfian mengatakan, pengelola PIK dan BSD sama dengan yang membangun IKN di Kalimantan Timur.
“Ini adalah sebuah kerja yang disambungkan karena yang mengelola IKN itu adalah orang-orang yang menjadi pengelola BSD. Iya betul jadi akhirnya mereka mencoba menyulam membuat bangunan bangunan konfiguratif yang menurut hemat saya ya pencaplokan Indonesia sedang berlangsung baik dari luar dengan tekanan politik dan utang pinjaman utang dari Xi Jinping dari dalam kelompok kelompok China yang memang semakin menjadi raja dan merajalela,” papar Ustaz Alfian.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian buka suara tentang alasan proyek pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 mendapatkan status Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan diambil dari Rapat Internal di Istana Negara pada 18 Maret lalu.
BSD merupakan proyek besutan grup Sinar Mas Land, yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Sementara PIK 2 merupakan lanjutan usaha patungan Salim Group (SG) dan Agung Sedayu Group (ASG), milik konglomerat Aguan.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan penetapan 14 PSN baru ini telah melalui serangkaian kajian. Proyek-proyek ini mencakup pengembangan di berbagai sektor yang terdiri dari 8 Kawasan Industri, 2 Kawasan Pariwisata, 2 Jalan Tol, 1 Kawasan Pendidikan, Riset dan Teknologi, Kesehatan, serta 1 Proyek Migas Lepas Pantai.
Selain itu, ada sejumlah tujuan yang membuat pengembangan 14 proyek ini perlu diprioritaskan. Tujuan tersebut mencakup pemerataan ekonomi berbasis pengembangan wilayah, memperluas lapangan kerja, pemerataan sektor-sektor pembangunan, dan pelibatan pihak swasta dalam pembiayaan secara mandiri (Non-APBN).
“PSN BSD ditujukan untuk kemajuan sektor Pendidikan-Biomedical-Digital yang didukung oleh Kementerian Kesehatan,” kata Haryo, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3/2024).
