Megawati Soekarnoputri saat menjadi Presiden Indonesia menerapkan darurat militer di Aceh yang memunculkan korban warga sipil. Saat ini warga Aceh tidak pernah melupakan kebiadaban Megawati.
“Lagipula, PDIP tak bisa mengklaim jejak jasa dalam perlindungan hak-hak asasi Manusia di Indonesia. Sampai hari ini, rakyat Aceh tak bakal lupa: adalah Mega yang memerintahkan darurat militer, 2003,” kata politikus Demokrat Rachland Nashidik di akun X (Twitter), Senin (5/2/2024).
Kata Rachland, harusnya Megawati mempunyai kebijakan yang berbeda dengan Soeharto dalam melakukan menyelesaikan konflik di daerah.
“Padahal, sebagai Presiden yang dinobatkan pada masa reformasi, harusnya dia memeluk nilai berbeda dari Soeharto,” jelasnya.
Aktivis HAM Munir dibunuh pada saat Megawati menjadi Presiden Indonesia. “Jangan juga dilupakan: Munir dan Theys Eluai dibunuh pada masa Mega masih berkuasa,” tegas Rachland.
Rachland menilai, PDIP hanya mencari keuntungan politik terhadap korban pelanggaran HAM.
“Dengarkanlah teriakan para korban past human right abuses. Tapi jangan biarkan PDIP mencuri keuntungan politik dari tabir kepalsuan seolah mereka adalah pahlawan kemanusiaan,” jelasnya.
Lepas Pilpres 2019, adalah Kader PDIP bernama Joko Widodo, yang menarik masuk Prabowo ke dalam kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan Presiden Jokowi ini diamini PDIP. Minimal tidak pernah ditolak.
“Lha kok sekarang PDIP menyerang Prabowo? Simpel: Karena Jokowi memalingkan muka dari PDIP dan tak mendukung Ganjar — bukan karena peduli pada nasib perlindungan hak-hak asasi manusia. Coba saja uji: nanti bila Ganjar kalah, dia akan ikut acara Kamisan di depan Istana?” pungkasnya.
