Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) tidak ada yang salah dengan menyebut Presiden boleh berkampanye. Jokowi ingin penggantinya dapat melanjutkan berbagai program di antaranya IKN maupun infrastruktur lainnya.
“Jokowi tidak salah sebut Presiden boleh kampanye. Ketika kampanye Jokowi tidak akan menggunakan fasilitas negara,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (24/1/2024).
Menurut Anto, Jokowi sebagai warga negara mempunyai hak untuk berpihak di Pemilu dan Pilpres 2024. “Kalau tidak boleh berpihak artinya Jokowi tidak berpartisipasi dalam demokrasi,” ungkapnya.
Anto mengatakan, masyarakat menilai pernyataan Jokowi untuk menguatkan dukungan terhadap Prabowo-Gibran. “Prabowo-Gibran menang satu makin jadi kenyataan,” jelasnya.
Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye. Presiden, kata Jokowi, boleh juga memihak.
“Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
Namun, ia mengatakan, yang penting tidak menggunakan fasilitas negara. Pasalnya, pejabat publik yang sekaligus pejabat politik.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” ujar Jokowi.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” sambungnya.