Program Makan Siang dan Susu Gratis bukan Solusi Cerdas

Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)

Program makan siang dan susu gratis yang digaungkan Prabowo-Gibran tampaknya bakal jadi salah satu andalan paslon 02.

Sebagai upaya membantu rakyat tidak mampu tentu sebuah ide yang bagus. Cuma, jika dilihat dari permasalahan mendasar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini, program makan siang gratis ini bukan solusi terbaik bahkan bakal menimbulkan benyak persoalan baru.

Berbagai persoalan baru bakal muncul, seperti :

Pertama, Ketersediaan bahan baku

Jika bahan baku bersumber dari para petani pribumi, tentu berdampak positif bagi petani. Tapi jika bahan bakunya impor, dampak positif kepada petani lokal tidak ada.

Kedua, Perbaikan sistem pembelian kepada Petani

Pola pembelian kepada petani harus dirubah, yaitu negara membeli langsung kepada petani melalui badan usaha semacam Bulog, tidak melalui banyak tangan sehingga harga kepada petani bisa tinggi.

Jika sistem pembelian masih melalui tengkulak dan pengusaha besar yang melibatkan para mafia, seperti yang berlaku sekarang ini, maka harga yang diterima petani tetap rendah.

Ketiga, Siapa atau lembaga apa yang bakal menyediakan makan siang dan susu?

Apakah akan ditangani Dinas Sosial, atau akan membentuk badan baru ? Termasuk juga siapa yang harus mendistribusikan kepada jutaan keluarga dalam waktu yang sangat singkat ?

Keempat, Bagaimana memilah dan memilih anggota keluarga yang akan diberi, dari umur berapa saja?

Data mana yang akan digunakan pemerintah, data penerima BLT atau data pemilu ? Saat ini kedua data tersebut banyak yang tidak sesuai : ada yang tidak berhak menerima tapi menerima; sebaliknya banyak yang berhak menerima malah tidak menerima. Atau akan dibagikan kepada seluruh warga, baik yang mampu maupun yang tidak mampu ?

Kelima, Dari mana sumber keuangannya ?

Jika dana itu diambil dari pajak rakyat, jelas akan membebani rakyat, padahal dana pajak lebih baik dialokasikan untuk hal-hal yang bersifat produktif bukan konsumtif. Jika bantuan itu bersifat konsumtif, hanya akan membuat malas si penerima dan terus melestarikan kemiskinan. Bantuan produktif akan lebih bermanfaat sehingga bisa mengurangi pengangguran, seperti bantuan modal usaha, pelatihan kerja, dll. Lebih baik memberi kail daripada memberi ikan.

Baca juga:  PPJNA 98 bersama Mahasiswa UNS Adakan Diskusi untuk Kemenangan Prabowo-Gibran Satu Putaran

Selama program pemerintah tidak melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat (swadaya masyarakat) secara langsung, program itu tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, di satu sisi pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar, di sisi lain program ini sangat merepotkan, rawan disalahgunakan (dikorupsi), dan tidak efektif.

Merepotkan karena untuk menyediakan jutaan makan dalam waktu yang sangat singkat harus melibatkan banyak sekali personil untuk masak dan membagikan. Mau pakai katering ? Atau mau bikin lembaga baru seperti Departemen Dapur Umum ?

Program ini sangat rawan disalahgunakan (dikorupsi). Akan muncul tangan-tangan baru yang tidak berkepentingan yang tujuannya cuma mengambil manfaat pribadi. Padahal di Indonesia lembaga pengontrol dan pengawas sudah kurang efektif karena mereka juga ikut bermain di dalamnya.

Program ini jelas tidak efektif. Selain makin menumbuhkan mental berharap (bukan memberi), mematikan warung-warung makan rakyat, juga memberi makan hanya sekali tidak mengatasi masalah.

Permasalahan mendasar yang diharapkan rakyat Indonesia adalah :

Pertama, Hentikan eksploitasi sumber daya alam yang terus dikeruk pihak Asing dan Aseng (China)

Jika presiden kita seorang yang berwibawa dan cinta rakyat, tidak akan membiarkan kekayaan alam dikuras habis oleh Asing dan Asing

Kedua, usir para TKA China yang telah mengambil alih para tenaga lokal

Akibat poin pertama tidak dilakukan, maka Indonesia terus dijajah China. TKA China diistimewakan, TK lokal dianaktirikan.

Ketiga, Ubah Undang-undang yang mengistimewakan China dan mengorbankan rakyat.

Rakyat Indonesia harus menjadi tuan di negaranya sendiri. Bukan sebaliknya. Pihak lain hanyalah menumpang hidup di Indonesia.

Keempat, Batasi perusahaan-perusahaan Asing, dan utamakan perusahaan dalam negeri

Tidak seperti sekarang. Pengusaha Asing dimanjakan dan diberi ruang seluas-luasnya, sementara pengusaha lokal dipersulit dan ruang geraknya dibatasi atau termarginalkan.

Kelima, Negara harus lebih berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan malah membela para pengusaha Asing yang “memperbudak” rakyat Indonesia

Undang-undang Cipta Kerja sebagai biang kerok terjadinya “penjajahan” China di Indonesia harus dibatalkan. Karena jika tetap diberlakukan Rakyat Indonesia terus terjajah oleh China.

Baca juga:  Rapat Koalisi Indonesia Maju Digelar Segera, PRIMA Usulkan Gibran Dampingi Prabowo

Keenam, Pemerintah harus mampu memberi tunjangan hidup yang layak kepada setiap warga negara sesuai dengan kemampuan ekonomi dan kebutuhannya.

Jika kekayaan sumber daya alam telah dikelola oleh bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya, maka Negara akan mampu memberikan tunjangan hidup yang layak kepada rakyatnya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara Brunei, Negara-negara Arab, dll.

Keenam, Pemerintah harus menambah jumlah lapangan kerja dan menaikkan gaji para pegawai, baik pemerintah maupun swasta

Indonesia adalah negara kaya tapi termasuk negara dengan penghasilan sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Negara Arab, Eropa, dan juga sebagian besar Asia.

Ketujuh, Pemerintah harus membebaskan biaya berobat ke Rumah Sakit (termasuk ke puskesmas), Pendidikan, dan Transportasi umum terbatas.

Segala pengobatan gratis, pendidikan dari mulai TK sampai PT juga ditanggung negara. Transportasi umum terbatas seperti ke sekolah, rumah sakit, dan ke kantor gratis atau dengan tarif murah.

Kedelapan, Harga BBM untuk rakyat harus murah.

Jika saja pengelolaan Kekayaan Minyak ditangani dengan baik, maka harga BBM pasti bisa murah.

Kesembilan, Ketersediaan bahan pokok dengan harga-harga terjangkau

Pemerintah harus mampu mengontrol harga-harga bahan pokok di pasaran dengan ketersediaan yang cukup sehingga tidak terjadi permainan harga. Akibatnya rakyat lagi yang jadi korban.

Kesepuluh, Stop hutang yang membebani rakyat.

Hutang di era Jokowi sangat ugal-ugalan, akibatnya pajak dinaikkan, berbagai subsidi kepada rakyat dihentikan/dikurangi. Hutang yang jor-joran telah menyengsarakan rakyat kecil.

Jadi kalau cuman program makan siang dan susu gratis itu mah cuma program ecek-ecek yang hanya mengelabui dan membodohi rakyat. Sementara permasalahan utama yaitu ketergantungan kepada China masih tidak diprioritaskan.

Oleh karena itu, gagasan paslon 02 sangat dangkal, tidak solutif dan tidak layak untuk diandalkan. Masih layakkah Prabowo-Gibran memimpin Indonesia?.

Bandung, 26 J. Akhir 1445


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *