Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Perlakuan tidak fair, adil dan intimidatif Jokowi terhadap paslon 01 (dan 03) menunjukkan paslon 02 yang didukung rezim Jokowi sangat panik. Orang panik biasanya tindakannya membabi buta dan tidak mengindahkan akal sehat apalagi hati nurani. Kelicikan menjadi jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kekalahan. Kepemimpinan bukan lagi menanggung amanat Allah dan rakyat, tetapi sebagai tujuan memuaskan hawa nafsu.
Walaupun secara realita di lapangan elektabilitas Prabowo-Gibran sangat rendah, tetapi dengan permainan kelicikan mereka digiring oleh lembaga-lembaga survei “pelacur” selalu ditempatkan di urutan pertama. Prabowo sendiri tampaknya akan tutup mata terhadap permainan curang dari Jokowi yang menyalahgunakan kekuasaannya. Jokowi adalah “barbar” yang tidak mau mengikuti aturan apa pun juga.
Pemerintah baik Presiden, Menteri, TNI-POLRI, Kepala Daerah, termasuk lembaga Pemilu baik KPU maupun Bawaslu harusnya netral dan independen tidak boleh memihak kepada salah satu paslon, karena jika memihak pasti akan mendzalimi paslon lain, padahal di belakang paslon ada jutaan rakyat.
Rezim Jokowi sangat arogan dan tidak adil kepada paslon 01 dan 03, khususnya paslon 01. Berbagai tekanan, penjegalan, dan tindakan intimidatif dilakukan. Kampanye dihambat, pendukungnya diintimidasi bahkan dipersekusi.
Pembatalan kampanye AMIN secara sepihak dan mendadak oleh 6 Kepala Daerah diduga karena ada tekanan dari pemerintah pusat (Presiden atau Mendagri?). Sebelumnya juga beberapa kali tempat kampanye atau orasi Anies dibatalkan secara sepihak dan mendadak di Bekasi, di Bandung, di Aceh, dll. Kedzaliman rezim Jokowi telah diikuti oleh bawahan-bawahannya.
KPU dan Bawaslu cuma jadi lembaga kacung (penguasa) dengan membiarkan berbagai pelanggaran paslon 02 dan aparat Pemerintah. Seharusnya KPU dan Bawaslu itu mengabdi kepada Negara dan rakyat, bukan kepada penguasa dzalim. Sebagai lembaga yang harusnya jadi wasit tapi malah ikut bermain curang, KPU dan Bawaslu telah menjerumuskan Negara dan bangsa Indonesia kedalam kehinaan dan keterpurukan. Jika Ketua KPU dan Bawaslu masih waras dan punya hati nurani sudah seharusnya mengundurkan diri.
Paling tidak ada lima kedzaliman Jokowi dan permainan licik paslon 02 terhadap paslon 01 :
Pertama, Melarang tempat-tempat tertentu untuk kampanye pasangan AMIN
Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Hamdan Zoelva menyebutkan ada enam kali pembatalan acara paslon nomor urut 1 itu di beberapa daerah, yakni di Aceh, Bekasi, Pekanbaru, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB)
Kedua, Paslon 02 di-back up pemerintah yang tidak netral
Jokowi walaupun pernah menyatakan semua aparat TNI-POLRI, Kepala Daerah, dan ASN harua netral, tapi pada faktanya sangat tidak netral dan berlaku licik dengan melanggar Undang-undang Pemilu demi memenangkaa Gibran, anak yang belum layak jadi cawapres karena under capacity dan under Qualification.
Ketiga, KPU dan Bawaslu nyata sekali terlalu memihak dan melindungi Paslon 02.
KPU bukan saja melanggar aturannya sendiri tentang syarat usia cawapres, tetapi KPU juga sengaja tidak memverifikasi persyaratan keaslian ijazah Gibran. KPU terus memproteksi Gibran apa pun kesalahan dan pelanggarannya, hanya karena Gibran “anak Jokowi” . Ke depan baik KPU maupun Bawaslu hampir dipastikan tidak bisa adil dan netral, karena “tersandera” oleh “dosa-dosa (politiknya)” kepada kebenaran.
Keempat, Melakukan money politic dengan sangat jor-joran.
Paslon 02 sangat vulgar dalam melakukan money politics, tapi Bawaslu mana berani menegur, apalagi menghukum paslon 02
Kelima, Menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.
Walaupun Jokowi telah membuat aturan baru (sesuai seleranya) yang memboleh pejabat sambil nyapres/nyawapres, tapi secara etika jelas melanggar. Rakyat tidak bisa membedakan ini Prabowo capres atau Menhan, ini Gibran cawapres atau Walikota Solo. Di era Jokowi, aturan dibuat seenak udele dewen(semaunya sendiri) tanpa mempertimnangkan pantas atau tidak, ada conflict of interest atau tidak ? Tapi itu hanya berlaku kalau ada hubungannya dengan kepentingan Jokowi dan dinastinya.
Keenam, Menggunakan lembaga-lembaga survei pesanan untuk melegitimasi tingginya elektabilitas paslon 02
Lembaga-lembaga surveo seperti : Kompas, Tribun, SMRC, Indikator, Indo Barometer, LSI Denny JA, Poltracking, Charta Politika, dan sejenisnya hanyalah lembaga survei abal-abal yang hasil rilisnya sesuai keinginan pemesannya (yang dikendalikan rezim).
Ketujuh, Pembiaran lembaga penegak hukum terhadap berbagai kasus kejahatan paslon 02, sebaliknya sangat ketat terhadap paslon 01.
Jika mau buka-bukaan, adil dan transparan, banyak kasus yang menjerat Prabowo (food estate, korupsi di kemenhan, dll) dan juga Gibran (banyak kasus yang dilaporkan Ubaidillah Badrun). Tapi, mana berani aparat hukum untuk menyentuhnya ?
Kedelapan, Terus membujuk (kadang dengan intimidasi) terhadap ulama, kyai ponpes, tokoh masyarakat dengan menawari uang dengan jumlah yang sangat besar agar tidak mendukung paslon 01.
Menurut Cak Imin, para kyai pimpinan ponpes telah ditawari uang miliaran bahkan ada yang triliun, asalkan mau mendukung (paslon) yang didukung rezim. Miftah sendiri tanpa malu bertindak sebagai calo mendatangi kyai-kyai (dengan membawa segepok uang) guna membujuk untuk tidak mendukung Amin.
Kesembilan, memberikan prevelege kepada Gibran dalam debat cawapres beberapa minggu yang lalu.
Walaupun KPU menolak tuduhan Roy Suryo tentang berbagai peralatan canggih yang digunakan Gibran di debat cawapres beberapa minggu yang lalu. Pada faktanya Gibran memang terdengar didikte oleh seseorang dari jarak jauh. Tapi sayang ada insiden bocornya suara pendikte Gibran dari jarak jauh.
Kesepuluh, Soal pendanaan sepertinya paslon 02 memiliki dana “tak terbatas”.
Beranikah KPU dan Bawaslu menyelidikinya ? Jangan pasangan AMIN saja yang dipelototi, dipersulit termasuk intimidasi dan persekusi kepada Aghnia atau pengusaha pendukung AMIN.
Mau jadi apa negara ini jika praktek-praktek kecurangan dan menghalalkan segala cara dibiarkan ?
Sudah saatnya manuver kecurangan dan menyalahgunakan kekuasaan Jokowi dihentikan. Rakyat harus melawan. Jika paslon 02 menang, Prabowo Presiden dan Gibran Wapres, akan jadi apa negara ini, yang kemungkinan besar akan lebih buruk lagi dari era Jokowi.
Bersatulah rakyat untuk menghentikan segala bentuk kedzaliman. Hanya dengan persatuan rakyat bisa menang.
Bandung,17 J. Akhir 1445
