Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto menjadi korban dari rezim atas isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Prabowo pun rela menjadi tumbal diberhentikan dari kedinasan militer demi menjaga institusi negara.
“Prabowo tidak mau menyeret sebuah lembaga negara. Ia rela diberhentikan dari dinas militer untuk menjaga marwah lembaga negara. Prabowo hanya menjadi korban dari rezim isu pelanggaran HAM,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Jumat (15/12/2023).
Menurut Anto, isu pelanggaran HAM yang dialamatkan Prabowo selalu menjelang Pilpres untuk menjegal mantan Danjen Kopassus itu menjadi Presiden Indonesia. “Padahal Prabowo pernah menjadi cawapres Megawati. Pertanyaan saya, tim Ganjar maupun Ganjar sendiri yang mempersoalkan HAM Prabowo berarti menyalahkan Megawati,” tegasnya.
Kata Anto, Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) tidak ada protes dari PDIP. “Di DPR Fraksi PDIP tidak mengkritik keras. Diam saja. Ini menunjukkan sikap PDIP hanya menggoreng isu HAM Prabowo jelang Pilpres,” ungkap Anto.
Selain itu, ia mengungkapkan pendukung Ganjar yang mengaitkan Prabowo dengan ayahnya yang mendukung PRRI menunjukkan sesat berfikir. “Kasus PRRI/Permesta merupakan gejolak daerah yang menginginkan keadilan ekonomi. Gerakan ini sebagai protes kedekatan Soekarno dengaan komunis,” jelasnya.
