Para ketua umum parpol Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, dan lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan mengadakan rapat malam ini. Dari informasi yang disampaikan Ketum Gerindra, rapat akan membahas calon wakil presiden yang akan diusung KIM dalam pilpres 2024.
Menanggapi rencana itu, para aktivis reformasi 1998 yang tergabung dalam PIJAR Indonesia menyampaikan harapan agar KIM mengindahkan dan mengakomodir aspirasi kaum muda. Desakan itu disampaikan oleh Ketua PIJAR Sulaiman Haikal kepada awak media. Pentolan aktivis 98 yang senantiasa menyuarakan teori kepemimpinan kaum muda ini menyampaikan beberapa alasan.
Pertama, pemilih terbesar dalam pemilu 2024 adalah kalangan muda yang sering diklasifikasikan sebagai generasi milenial dan gen Z. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) Juli 2023 lalu, tergambar bahwa 52 hingga 56% calon pemilih dalam pemilu 2024 adalah kaum muda.
“Tentu saja ini merupakan ceruk pemilih yang besar dan bisa menjadi faktor determinan kemenangan capres di 2024,” ujar Haikal aktivis 98 yang ikut mendirikan Forkot dan organ aksi lainnya, Jumat (13/10/2023).
Kedua, pasangan Prabowo-Gibran akan menandai era baru regenerasi politik bangsa kita dalam menghadapi tantangan regional dan global. Model kepemimpinan strategis Prabowo Subianto harus didampingi oleh pemimpin yang mampu menjadi jembatan kepada generasi baru bangsa yakni kalangan milenial dan gen Z yang mendominasi demografi Indonesia. Selain itu, pasangan Prabowo-Gibran akan membuka portal regenerasi yang hakiki untuk calon-calon pemimpin muda yang saat ini banyak bermunculan. Mereka adalah kaum muda yang sudah teruji kualitas dan determinasi politiknya seperti AHY, Budiman, Dardak, Raja Juli, Saraswati dan lainnya.
Ketiga, hampir pasti hanya capres Prabowo yang akan menggandeng kalangan muda milenial. Capres lain sudah dan hampir pasti mengambil cawapres dari kalangan senior.
“Prabowo yang sering disapa Daddy punya kans besar raup suara kaum muda jika mengambil Gibran sebagai cawapresnya. MK sendiri hampir pasti memutus bersandar pada konstitusi UUD 1945 yang menjamin penuh hak konstitusionalitas warga dalam bernegara. No worry,” tutup Haikal.
