Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus menghentikan dan membatalkan proyek Rempang Eco-City yang telah mengusir warga setempat. Proyek ini telah memunculkan perlawanan terhadap warga lokal karena telah mengambil lahan mereka.
“Menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan Kawasan Rempang Eco-City, tidak sekedar mengeluarkannya sebagai program strategis nasional,” kata Ketua DPD Front Persaudaraan Islam (FPI) Riau Ustaz Ismail Muslimin dalam pernyataan kepadaa redaksi www.suaranasional.com, Jumat (8/9/2023).
Ustaz Ismail mengatakan, pemerintah harus memastikan perlindungan dan pengakuan terhadap seluruh hak dasar masyarakat adat dan tempatan di 16 Kampung Tua Melayu di Pulau Rempang dan Galang – Batam.
“Memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mencopot Kapolda Kepulauan Riau, Kapolres Balerang dan Komandan Pangkalan TNI AL Batam,” jelasnya.
FPI Riau juga meminta adanya audit menyeluruh kepada BP Batam terkait kepatuhan keuangan dan implementasi prinsip HAM dalam seluruh proses dan perencanaan pembangunan. “Meminta Presiden untuk segera membubarkan BP Batam,” tegasnya.
Atas tragedi Rempang, Ustaz Ismail meminta Walikota Batam H. Muhammad Rudi yang juga Ketua BP Batam untuk mundur dari jabatannya.
