Para ketua umum partai politik (parpol) koalisi perlu bermufakat untuk menentukan presiden dan wakil presiden di antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Musyawarah mufakat di antara ketua umum parpol sesuai dengan semangat demokrasi Pancasila dan menghemat biaya.
“Rapat para Ketua ketua Parpol Koalisi cukup hanya bermufakat siapa Presiden dan siapa Wakil Presiden diantara Ganjar atau Prabowo,” kata Penasihat Repdem Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Selasa (5/9/2023). “Itu jalan keterpilihan Pemimpin dengan jalan Demokrasi Pancasila,” ungkapnya.
Nama Prabowo dan Ganjar untuk dimusyawarahkan menjadi presiden atau wakil presiden tidak lepas hasil survei oleh lembaga survei yang kredibel.
“Setiap lembaga survei yang kredibel selalu menggunakan 1200 responden untuk mewakili pemilih yang jumlahnya ratusan juta. 1200 itu wujud perwakilan warga pemilih secara langsung bukan di MPR lagi tapi ada di lembaga survei,” ungkapnya.
Kata Beathor, kemajuan ilmu pengetahuan tentang survei suara rakyat belum ada di saat Kemerdekaan.
“Hasil survei nampaknya mempermudah mewujudkan angka sistem suara keterwakilan wakil wakil rakyat sehingga musyawarah mufakat antara ketua-ketua partai politik, dengan mudah terwujud,” jelas mantan tahanan politik era Soeharto ini.
