Semua calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pilpres 2024 di bawah kendali oligarki dan jargon perubahan hanya kepalsuan. Partai pendukung Anies Baswedan NasDem, PKB mendukung UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan UU Kesehatan yang berpihak oligarki.
Demikian dikatakan aktivis Molekul Pancasila Nicho Silalahi dalam pernyataan kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (2/9/2023). “Rakyat hanya dimanfaatkan kepentingan elite yang telah bersekongkol dengan oligarki,” paparnya.
Oligarki yang masih mengendalikan para capres, kata Nicho tidak bisa dilepaskan aturan presidential threshold (PT) 20 persen. “Aturan ini telah membatasi warga untuk menjadi capres. Tokoh-tokoh sekelas Rizal Ramli, Komjen Dharma Pongrekun tidak bisa capres. Padahal kedua tokoh sangat kompeten menjadi pemimpin bangsa Indonesia,” jelasnya.
Nicho juga melihat kerumitan dan keruwetan Pemilu 2024 tidak lepas dari pengaruh Presiden Jokowi. “Mantan Wali Kota Solo ini masih ingin tetap menancapkan pengaruh setelah tidak menjadi presiden. Sampai sekarang Jokowi masih memelihara para relawan,” ungkapnya.
Aktivis yang selalu berdemonstrasi menyuarakan suara ini meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. “Lebih baik Presiden Jokowi mundur,” pungkasnya.
