Oleh: Memet Hakim, Pengamat Sosial dan Wanhat APIB & FKP2B
Disadari atau tidak disadari ternyata Jokowi adalah sumber dari semua sumber permasalahan di negeri ini. Dengan tidak adanya visi dan misi menteri, artinya semua adalah tanggung Jawab Jokowi sebagai presiden Indonesia.
Hukum dibuat sekehendak penguasa, tingginya ketimpangan ekonomi & ketimpangan sosial/kesejahteraan Kecurangan dalam pilpres 2024 sudah disiapkan, calon presiden harus sesuai kehendak Jokowi juga. Masalah hutang negara yang semakin menggunung, hgu di IKN sampai hampir 200 tahun, tenaga kerja aseng dan migrasi rakyat RRC, turn key project yg tenaganya tidak kembali, pembebasan pajak buat investor dan karyawannya, Omnibus law minerba, cipta kerja, pendidikan, kesehatan, ijazah palsu, penjualan SDA ke perusahaan asing sampai terakhir menjual negara ke RRC, kasus kematian sekitar 800 orang petugas Kpps, kasus kematian 6 Syuhada di km 50, kasus penyelundupan senjata, semua adalah tanggung jawab Jokowi sebagai presiden.
Siapa yang dapat menjamin pemilu tidak curang, jika Jokowi masih presiden ? Siapa yang bisa menjamin pengurus partai tidak akan disandera selama Jokowi masih jadi presiden ? Siapa yang bisa menjamin Moeldoko dan Luhut tidak akan mengambil alih partai Demokrat dan Golkar ? Siapa yang bisa menjamin KPU jujur dalam menghitung suara ? Banyak lagi pertanyaan yang bermuara ke Jokowi sebagai presiden RI.
Tidak salah jika 100 tokoh mengeluarkan petisi 100 di Gedung MPR yang isinya meminta agar MPR melakukan Sidang Istimewa memakdzulkan Jokowi dari jabatan presiden. Tidak salah juga jika ada sekitar 60 orang emak-emak yang berasal dari seluruh Indonesia datang ke DPR minta Kembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat. Dengan kata lain makzulkan Jokowi atau Mosi Tidak Percaya kepada DPR.
Dari analisa ternyata juga pemakzulan Jokowi menguntungkan semua pihak baik rakyat maupun partai. Partai “oposisi” maupun partai “pendukung pemerintah”, semuanya diuntungkan, walau yang paling diuntungkan adalah partai terbesar, tapi semuanya untung. Yang rugi hanyalah kelompok oligarki saja dan para benalunya.
Kondisi politik masih sangat cair, segala sesuatu sangat mungkin berubah. Semua partai terus bermanuver & menghitung untung rugi, rakyat semakin cerdas, informasi semakin terbuka, media sosial semakin menunjukkan perannya. Rakyat tentu berharap yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan negara Indonesia bukan untuk yang lain.
Bandung 07.08.2023
