Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Dominggus Oktavianus menyampaikan, kualitas demokrasi di Indonesia saat ini mundur jauh ke belakang seperti saat pemungutan suara pada Yunani kuno. Saat itu, pemilunya masih sangat manipulatif dan diskriminatif. Hal tersebut pula yang saat ini terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024.
Ia mengungkapkan, praktik diskriminatif dalam penyelenggaraan pemilu 2024 tersebut dilakukan dalam tahapan verifikasi dengan adanya pembedaan antara partai parlemen dengan partai non-parlemen dan partai baru.
Padahal, lanjut dia, jika semua partai diverifikasi, partai yang ada di parlemen saat ini juga belum tentu lolos.
“Sepertinya ada desain untuk menentukan mana partai yang berhak ikut pemilu dan tidak berhak,” ujar dia dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Menakar Kecurangan Pemilu 2024” di Jakarta, Jumat (9/6/2023) malam.
Selain itu, lanjut Dominggus, lantaran adanya desain yang tebang pilih itu, praktik curang dilakukan dalam proses verifikasi partai politik. Parpol yang seharusnya lolos sengaja tidak diloloskan dan parpol yang seharusnya tidak lolos justru diloloskan.
“Saya kira penting untuk digarisbawahi adalah adanya kecurangan sistemik dalam proses penyelenggaraan pemilu,” tambahnya.
Ia menjelaskan, pemilu sebagai bagian demokrasi saat ini hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan segelintir elit saja. Demokrasi partisipatif yang diperjuangkan melalui reformasi tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Demokrasi partisipatif yang melibatkan rakyat hanya dimaknai sebagai rutinitas penyelenggaraan pemilu 5 tahunan saja.
“Sampai kapan kita akan permisif dengan persoalan-persoalan seperti ini,” tutupnya.
