Oleh : Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Tahun 2024 para oligarki taipan dan China komunis sangat tidak rela jika hegemoninya di Indonesia diganggu, apalagi dihentikan. Oleh karena itu mereka memerintahkan Rezim Jokowi untuk terus mengganggu dan mengacak-acak kebersamaan dan kesolidan koalisi perubahan sehingga Anies gagal nyapres.
Di antara strategi mereka untuk melemahkan dan memisahkan partai-partai yang tergabung dalam koalisi perubahan adalah dengan iming-iming materi dan ajakan bergabung kedalam koalisi pemerintah/PDIP dengan tawaran posisi capres/cawapres/menteri tertentu atau dihembuskannya narasi-narasi keretakan, perpecahan, dan ketidaksolidan di antara partai-partai koalisi. Bahkan perihal belum diumumkannya cawapres Anies juga sengaja digoreng dengan narasi-narasi negatif.
Ada beberapa alasan ditundanya pengumuman cawapres Anies, padahal nama cawapres yang akan dipilih Anies sudah disepakati oleh ketiga partai koalisi.
Paling tidak ada 3 alasan :
Pertama, Penundaan itu bagian dari strategi Anies/koalisi perubahan untuk bisa membaca strategi dan kelemahan lawan.
Pada faktanya koalisi lawan, yaitu PDIP dan Gerindra, apalagi KIB juga belum menentukan cawapresnya. Mereka sangat kesulitan untuk memilih cawapres yang bisa mengakomodir semua kepentingan. Sedangkan Anies bukannya sulit memilih cawapres yang bisa bersinergi, tetapi hanya menunggu momentum yang tepat.
Kedua, Penundaan itu juga berkait dengan gelagat rezim Jokowi yang akan menggunakan senjata hukum untuk mentersangkakannya cawapres Anies jika sudah diumumkan dari awal-awal.
Sebagai gambaran, begitu santer diberitakan bahwa Khofifah akan dijadikan cawapres, langsung saja KPK menggeledah Kantor Gubernur Jawa Timur untuk bisa menemukan dokumen-dokumen penting. Padahal capres Ganjar sudah jelas terlibat kasus korupsi tapi didiamkan saja. Demikian juga dengan Prabowo yang terlibat kasus penggunaan lahan jutaan hektar untuk kepentingan food estate (lumbung pangan) yang gagal, tidak ada tindakan apa pun dari KPK.
Ketiga, Bisa jadi masih terjadi tarik ulur penentuan cawapres Anies yang agak alot untuk menyamakan persepsi.
Namun mendengar pernyataan Ketum Demokrat, AHY bahwa dia akan legowo jika capresnya bukan dia, artinya masalah tarik ulur siapa yang jadi cawapres bisa benar-benar diserahkan kepada pilihan Anies sepenuhnya. Oleh karena itu, berita yang tersebar bahwa Demokrat mengancam akan keluar dari koalisi perubahan jika cawapresnya bukan AHY adalah tidak benar. Justru yang terjadi adalah AHY dan Demokrat sangat komit dan setia dengan koalisi perubahan walaupun sudah ditawari capres dan cawapres oleh PDIP/Jokowi, dan tawaran masuk koalisi besar pendukung Jokowi.
Jika kita mengamati perjuangan ketiga partai koalisi perubahan : Nasdem, PKS, dan Demokrat ternyata bukan perjuangan biasa tapi sangat luar biasa.
Rezim Jokowi yang sangat kasar, bengis, kejam, tidak taat hukum dan aturan serta tidak punya jiwa belas kasih telah “mengucilkan” ketiga partai itu dari pemerintahan Jokowi, termasuk disabot kepentingan bisnisnya. Dengan upaya intimidasi dan pemboikotan Jokowi berharap ketiga partai itu akan melepaskan Anies. Tapi nyatanya ketiga partai itu malah semakin berani dan solid untuk melawan rezim Jokowi dan oligarki taipan. Mereka tidak mungkin melangkah mundur lagi dan siap tempur untuk menegakkan kebenaran dan melawan segala bentuk kezhaliman.
Ketika Jokowi menyuruh Moeldoko untuk membegal Partai Demokrat, maka AHY dengan gagah berani mengatakan : “Saya sendiri yang akan memimpin perlawanan dengan mode tempur…”.
Semua partai koalisi sudah siap tempur melawan rezim boneka oligarki taipan.
Berani karena benar untuk melawan kezaliman.
Bagi umat Islam mottonya: Hidup secara mulia atau (kalau tidak) mati (sebagai) syahid
Bandung, 22 Dzulqa’dah 1444
