Oleh: Mayjen (Purn) Deddy S Budiman (Ketua Umum Aliansi Pejuang dan Purnawirawan TNI)
Zaman nenek moyang kita, aplikasi beribadah dengan berjuang melawan penjajahan Belanda, Portugis, Inggris dan Jepang.
Zaman orang tua kita, aplikasi beribadah dengan mempertahankan kemerdekaan dari upaya-upaya Belanda untuk kembali menjajah dan upaya-upaya PKI untuk mendirikan Negara berfaham Komunisme.
Setelah UUD NRI tahun 1945 diamandemen mpat kali menjadi UUD45 Palsu, kedaulatan menjadi ditangan Oligarkhi Partai politik, dan Oligarkhi para pengusaha yang terpapar Komunime berbaju kapitalisme, liberalisme, sekulerisme dan hedonisme, yang dikenal dengan sebutan Neo Komunisme.
Jangan heran bila kebijakan-kebijakan exsekutif, yudikatif dan legislatif saat ini banyak melahirkan ancaman ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Hal ini merupakan lahan untuk berjuang bagi kita dalam menyelamatkan NKRI dari kepunahan.
Keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI adalah tugas pokok TNI. Tugas-tugas pokok tersebut bisa dilakukan bila TNI manunggal dengan rakyat.
Fakta-Fakta kebijakan rezim yang dapat berkembang menjadi ancaman nirmiliter yang berimplikasi kepada keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI, antara lain sbb;
1. Pancasila berupaya untuk diperas menjadi Trisila dan Ekasila melalui RUU BPIP, penetapan hari lahir Pancasila tanggal satu juni, berikutnya nilai-nilai luhur Pancasila alinea ke empat pada pembukaan UUD 45 diduga akan dirubah menjadi ekasila. Jadi lengkaplah pembukaan UUD 45 dan Batang tubuh menjadi UUD 45 Palsu.
2. Pernyataan Pemerintah, PKI adalah korban pada peristiwa Pemberontak G30S PKI, Berarti umat Islam dan ABRI sebagai tersangka, diduga selanjutnya PKI minta dihidupkan kembali.
3. Rakyat dimiskinkan dengan kebijakan Hutang menggunung dibayar dengan kenaikan bbm, pajak, listrik, asuransi, sembako dan PHK dimana mana, diduga agar rakyat muskin dengan mudah suaranya dapat dibeli sehingga memenangkan Presiden, Kepala Daerah, anggota legislatif dan Partai politik yang terpapar Neo Komunime.
4. TKA dari negara berfaham Komunisme mengalir deras,
hal ini dapat berakibat kepada keseimbangan penduduk (demografi), berbahaya bagi keselamatan bangsa (Bumiputera). Juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu dan cipta kondisi untuk menguasai wilayah dan kedaulatan NKRI.
5. Upaya-upaya memecah belah dengan strategi belah bambu, antara TNI dan Kepolisian, antar umat beragama, terutama internal umat Islam. Tokoh-tokoh kritis terutama dari umat Islam dikriminalisasi dipersekusi dan bahkan dibunuh (KM 50). Umat Islam di pitnah intoleran, extrim, teroris dan bahkan dipitnah ingin mendirikan negara khilafah.
6. Kasus Sambo dengan Satgas merah putih, diduga jadi baking dunia hitam (judi, narkoba, prostitusi), diduga dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana guna kepentingan pemilu curang.
7. Papua dibiarkan kebijakan politik tetap KKB, bertahun-tahun tak kunjung selesai. Kelihatannya masalah Papua tidak pernah dikaji dan diteliti bagaimana menyelesaikan pemberontakan bersenjata di Papua, Karena para pejabat eksekutif dan legislatif setiap saat sibuk ngurus persiapan Pemilu, lupa keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI adalah juga tugas legislatif, yudikatif dan eksekutif.
TNI bukan petugas pemadam kebakaran, jangan biarkan Nasi menjadi bubur. Artinya ancaman nirmiliter yang berimplikasi kepada keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI, jangan dibiarkan berkembang, sehingga terjadi konflik horizontal, konflik Vertikal, perang saudara dan bahkan NKRI jadi bubar.
TNI sebagai tentara Pejuang dan Tentara Rakyat, bila melihat kebijakan-kebijakan rezim yang dapat menimbulkan berkembangnya ancaman militer dan ancaman nirmiliter, sebaiknya bicara, minimal menyampaikan saran masukan kepada pejabat exsekutif, legislatif, yudikatif dan Rakyat (Politik Negara), seperti yang dicontohkan Jendral Besar Sudirman, Jenderal Besar A.H. Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Besar Soeharto.
Alhamdulillah Pangdam Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, jeli dan peduli melihat perkembangan situasi menjelang pemilu tahun 2024, mengarah kepada ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.
Kita percaya, para prajurit TNI lainnya dapat mengikuti perkembangan situasi disemua aspek kehidupan yang berimplikasi terhadap tupoksi TNI, berani untuk berkomunikasi, berani untuk berbicara, berani untuk menyampaikan saran pendapat kepada exsekutif, legislatif, yudikatif dan rakyat, karena TNI bergerak / beroperasi terlebih dahulu harus ditetapkan berdasarkan keputusan politik, inilah bentuk aplikasi politik TNI adalah politik negara, bukan politik praktis.
Ingat-ingat TNI beroperasi harus terlebih dahulu ada keputusan politik, untuk itu para pejabat di exsekutif, yudikatif dan legislatif jangan terlena larut sibuk hanya urusan kegiatan Nyapres, Nyaleg dan Nyalon jadi Kepala Daerah.
Lupa keselamatan bangsa, keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI serta keselamatan Prajurit TNI ada ditangan pejabat exsekutif, yudikatif dan legislatif.
Sebaiknya para pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif dapat mengikuti perkembangan situasi di semua aspek kehidupan terutama ancaman militer dan nirmiliter yang berimplikasi terhadap tupoksi TNI. Dan segera keluarkan keputusan politik agar TNI segera beroperasi.
Semoga Allah SWT meridoi perjuangan kita.
Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.
Jabar 1 juni 2023
