Prabowo Subianto layak menjadi Presiden Indonesia karena tidak dikendalikan oligarki karena mampu mencegah polarisasi di Indonesia.
“Prabowo seorang Ketua Umum Partai dan bisa mengendalikan oligarki dan sudah terbukti seorang ksatria. Prabowo bisa mencegah polarisasi di masyarakat,” kata Ketua Umum PPJNA 98 Anto Kusumayuda kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (13/5/2023).
Menurut Anto, Prabowo pun tidak menanggapi maupun mempolisikan siapa saja yang mengkritik bahkan menghinanya. “Ini artinya Prabowo paham tentang demokrasi di mana setiap orang dijamin kebebasan untuk menyuarakan pendapat. Seorang pemimpin itu siap dikritik,” paparnya.
Selama menjadi Menteri Pertahanan (Menhan), kata Anto, Prabowo telah menunjukkan prestasi dengan peningkatan alat utama sistem pertahanan aatu alutsista mapun SDM di militer. “Anggota TNI ditingkatkan pengetahuan mulai dari tingkatan bawah sampai atasan,” jelas Anto.
Selain itu, ia mengatakan, isu Prabowo sebagai pelanggaran HAM merupakan sengaja disuarakan setiap ada Pilpres. “Padahal Prabowo ditunjuk Jokowi menjadi Menhan, namun tidak ada suara yang menuding Ketua Umum Partai Gerindra itu pelanggar HAM. Ini artinya isu pelanggaran HAM sengaja dihembuskan untuk menjegal Prabowo,” ungkap Anto.
Kata Anto, beberapa aktivis 98 bergabung dengan Gerindra menunjukkan Prabowo sangat konsen dengan reformasi. “Perjuangan reformasi akan diteruskan Prabowo,” pungkasnya.
