Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu sibuk untuk membangun infrastruktur dan bahkan memindahkan ibu kota negara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Tapi, Pak Jokowi lupa untuk membangun kesejahteraan dan keadilan sosial untuk rakyatnya.
Hal itu dikatakan Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid dalam pernyataan kepada wartawan, Minggu (12/3/2023). “Padahal membangun kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat itu jauh lebih penting daripada membangun sebuah gedung atau jalan (infrastruktur-red). Indikasi kesejahteraan menurun, terlihat dari daya beli masyarakat yang rendah dan banyaknya toko-toko di mal-mal yang tutup,” tuturnya.
Menurutnya, perlambatan tersebut terus terjadi pada era pemerintahan Jokowi dalam periode pertama 2014-2019 lantaran hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen. Sementara investasi asing sedang mengalir deras derasnya ke Indonesia.
“Padahal era Pak Jokowi pertama itu gelombang investasi mencapai arus tertinggi sepanjang sejarah yaitu 34 persen terhadap produk domestik bruto,” tegas Habib Umar.
Dikatakan Habib Umar, ditambah di eranya Pak Jokowi terus mempermudah investor dengan memperlemah kewenangan buruh. Harusnya ada sinergi yang baik antara pengusaha dan buruh.
“Tapi apa yang terjadi Omnibuslaw Cipta Kerja yang digugat buruh dan dimenangkan di MK, tetapi justru pemerintah mengeluarkan Perppu. Ini bukti dan menunjukkan kalau pemerintah tidak ada itikad baik untuk melindungi buruh,” jelasnya.
Lebih jauh Habib Umar mengatakan, yang lebih parahnya lagi, Presiden Jokowi juga telah mengingkari larangan rangkap jabatan anggota kabinet sehingga memunculkan protes dari berbagai kalangan. “Jokowi pernah melarang anggota kabinet merangkap jabatan, tetapi sekarang ada menteri yang justru merangkap banyak jabatan,” ungkapnya.
Habib Umar mengatakan, dalam kondisi seperti ini dimana kesejahteraan dan keadilan sosial tidak dan kurang dirasakan oleh rakyat, maka wajar kalau rakyat segera menginginkan adanya perubahan dengan cepat.
“Rakyat menginginkan secara cepat adanya perubahan karena dinilai pemerintahan Jokowi ini telah melenceng dan keluar dari arah kompas dari yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila, yakni soal memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial buat rakyat ,” katanya.
