Menteri Keuangan Sri Mulyani secara diam-diam melawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan membiarkan para pejabat di Kemenkeu merangkap jabatan dengan mendapatkan gaji yang sangat besar. Padahal Presiden Jokowi sudah mengingatkan, para pejabat negara tidak boleh merangkap jabatan.
“Diam-diam Sri Mulyani melawan Presiden dari dalam Istana dengan adanya 39 Pejabat di Kemenkeu rangkap Jabatan, bahkan hingga 3 posisi penting di Pemerintahan,” kata Penasihat Repdem Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Rabu (8/3/2023).
Rangkap jabatan pejabat di Kemenkeu, kata Beathor bisa menjadi pembenar adanya poster-poster dan pamflet saat demo aksi Skandal Century wajah Sri Mulyani tampil sebagai drakula penghisap anggaran dengan taring taringnya yang tajam.
“Rangkap jabatan mengakibat adanya budaya kerja yang buruk. Berhubung mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari pendapatan pekerjaan pokoknya, timbullah mono loyalitas yang membabi buta dan penjilat-penjilat Asal Bapak Senang (ABS). Apalagi pemberian jabatan Komisaris dan lain-lain tidak mempunyai kriteria-kriteria yang jelas dan terukur,” ungkap Beathor.
Kata Beathor, rangkap jabatan dalam jangka panjang akan membudaya sehingga secara psikologis tidak ada yang berani mengkritisi.
“Kalau dikritisi bisa langsung hilang jabatan Komisaris, Badan Layanan Umum (BLU) dan lain-lain,” ungkapnya
Menurut mantan tahanan politik era Soeharto, adanya rangkap jabatan telah mengkhianati amanat Reformasi.
“Di situ ada ketakutan, di situ ada ketergantungan, nilai objektivitas akan berkurang bahkan hilang. Kembali ke budaya Orde Baru, pengkhianat amanat nilai-nilai Reformasi,” pungkas Beathor.
