Jakarta: Pada tahun 2020 lalu, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) bersama Koalisi Reformasi Perlindungan Sosial (KRPS ) aktif berjuang melakukan pembelaan agar seluruh warga miskin di Jakarta mendapatkan Jaring Pengaman Sosial yang merupakan cara mengatasi agar Rakyat Miskin Jakarta tidak jatuh ke dalam lubang kemiskinan yang lebih parah, demikian dikatakan Puspa Yunita Ketua DPW SPRI DKI Jakarta, saat menjadi narasumber acara diskusi publik evaluasi 100 Hari Kerja Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Rabu, 25/1/2023 di Aula LBH Jakarta.
”Berdasarkan hasil audit Sosial SPRI ada 2 hal yang menjadi persoalan besar dalam hal Program Perlindungan Sosial yakni problem pendataan yang belum efektif dan tidak libatkan rakyat dalam penentuan indikator dan penerima manfaat, serta problem cakupan penerima dan manfaat yg kecil. hasil survei spri manfaat pkh bpnt tdk cukup utk kebutuhan dasar pangan sebulan,” ungkap Puspa
Menurut Puspa, SPRI Jakarta telah melakukan serangkaian kegiatan meliputi audit sosial pada tahun 2020, tercatat ada 2000 lebih keluarga miskin yang layak mendapatkan Program Keluarga Harapan ( PKH), tapi ternyata sampai sekarang, Pemprov DKI Jakarta dari era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang lalu sampai dengan kepemimpinan Pj Gubernur belum mendapatkan prioritas perhatian.
Untuk mengatasi masalah tersebut, lanjut Puspa, maka SPRI mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta bisa menerapkan PKH lokal, yang merupakan bentuk nyata menjalankan SDGs. Melindungi warga miskin dgn cara memperkuat perlindungan sosial.
“Kami sudah mencoba untuk berdialog dengan Pj Gubernur, namun belum juga ada respon yang serius dari beliau beserta jajarannya, selain itu,kami juga telah berkali-kali mendesak pemprov DKI Jakarta agar membuka ruang keterlibatan rakyat dalam penyusunan, penetapan dan pengawasan kebijakan publik, tapi rupanya mereka enggan merespon usulan kami tersebut,” ucap Puspa
Sementara itu, Ketua Koalisi Rakyat Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR) Sugiyanto (SGY) yang hadir juga sebagai narasumber, mengatakan Acara diskusi evaluasi 100 Hari Kerja Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini sangat menarik lantaran mengaitkan dengan program kesepakatan global Sustainable Depelopment Goals (SDG’s) atau dikenal dengan istilah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), SDG’s sendiri adalah kelanjutan dari 8 tujuan untuk agenda Millenium Depelopment Goals (MDG’s) yang digagas PBB sejak tahun 2000. Kemudian, program MDG’s yang belum tercapai dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030 (2015-2030).
Sehingga SDG’s atau TPB ini, lanjut Sugiyanto, adalah agenda atau program wajib nasional yang merupakan komitmen negara. Namun suskses SDG’s atau TPB sangat tergantung daerah-daerah. Daerah-daerah wajib mengikuti atau melaksanakan program SDG’s atau TPB termasuk Provinsi DKI Jakarta.
“Jakarta ini daerah kaya raya, APBDnya saja untuk tahun 2023 ini mencapai Rp83,7 triliun, tapi anehnya masih ada warganya yang mengalami kemiskinan ekstrem, nah untuk itu adalah menjadi hak setiap warga Jakarta untuk menuntut komitment pemerintah DKI Jakarta melaksanakan prinsip-prinsip Suntainable Depelopment Goals atau Tujuan Pembangunan Berkeanjutan (TPB) untuk mencapai atau mewujudkan masyakat Jakarta yang sejahtra,” ucap Sugiyanto
Lebih lanjut Sugiyanto mengatakan di Jakarta masih banyak orang miskin?! Bahkan berdasarkan data BPS tahun 2022 menunjukan adanya peningkatan jumlah penduduk miskin mencapai angka 500 ribu jiwa dan 146 ribu jiwa masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim, salah satu penyebabnya mungkin pemprov DKI Jakarta kurang memahami sejauhmana pentingnya implementasi SDG’s di Jakarta, sehingga tidak menjadikan program prioritas.
“Saat, Pj Gubernur dilantik oleh Presiden Jokowi, beliau hanya diberi tugas prioritas untuk segera dikerjakan, yakni kemacetan, Banjir dan tata ruang, sehingga dalam 100 hari kerja beliau tidak memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dialami oleh warga Jakarta, dan ini tidak boleh dibiarkan, karena itu, mari sama-sama kita menghadap ke Pj Gubernur DKI Jakarta, agar untuk memprioritaskan implementasi SDG’s untuk segera menanggulangi kemiskinan ekstrem di Jakarta,” pungkas Sugiyanto
