Saat ini beredar video pertemuan Haikal Hassan dengan Ketua KPU Hasyim Asy’ari di masjid kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam video itu, Haikal Hassan memuji Ketua KPU dan menilai Pemilu 2024 terbaik yang pernah ada.
“Ternyata, imamnya Ketua KPU dan memimpin doa untuk kita semua. Ini tanda Insya Allah Pemilu 2024 ini terbaik yang pernah ada,” kata Haikal Hassan.
Sedangkan mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menekankan agar dugaan kecurangan pemilu oleh penyelenggara tidak dikait-kaitkan dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut dia, kecurangan yang diduga melibatkan KPU harus diusut. Namun, tahapan Pemilu 2024 tetap harus terus berjalan.
“Desakan karena ada dugaan pelanggaran yang cukup serius dilakukan oleh penyelenggara pemilu, kita ya itu harus diberesi dengan proses penegakan hukum. Kita semua harus mencegah dan tidak mengaitkan dengan penundaan pemilu,” kata Hadar, Kamis (29/12) dikutip dari CNN Indonesia.
Dalam liputan CNN Indonesia, petugas yang enggan disebutkan namanya itu menyebut Komisioner di KPU pusat sempat mengintimidasi KPU di daerah dengan ancaman bisa masuk rumah sakit atau dipaksa mundur jika tak memenuhi instruksi tersebut.
Sejauh ini, sebanyak 11 pimpinan KPU Daerah dan 1 komisioner KPU RI dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024.
Laporan itu dilayangkan oleh Tim Hukum Advokasi Kawal Pemilu Bersih. Laporan pertama dibuat ke DKPP pada Rabu (21/12) dan laporan kedua dilayangkan pada Kamis (29/12).
Kuasa hukum beberapa orang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah, Ibnu Syamsu Hidayat saat berbincang dengan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjajanto berjudul “KPU Sudah Mengatur Kecurangan?” yang diunggah pada hari ini, Minggu (25/12).
Ibnu mengatakan, bau-bau indikasi Pemilu 2024 tidak bersih sudah tercium. Pihaknya pun sudah membuat laporan dugaan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Dari kronologis yang disampaikan oleh beberapa anggota KPU daerah kata Ibnu, yang paling dekat terjadinya kecurangan ada pada proses verifikasi faktual.
“Kami duga itu ada pelanggaran etiknya di situ,” ujar Ibnu seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Ahad sore (25/12).
Bahkan, Ibnu menyebut bahwa, berdasarkan informasi yang masuk ke pihaknya, dugaan indikasi kecurangan tersebut sangat massif dan sistematis.
