Sistem pemilu proporsional terbuka membuka regenerasi kader partai politik sangat kecil. Sistem ini membuat orang yang popular bisa menang berkali-kali dengan hanya bermodalkan popularitas, uang namun ketika terpilih tidak bekerja secara optimal di lembaga legislatif.
“Sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak, angka regenerasi kader di dapil sangat kecil, ada anggota dewan incumbent yang telah 4 periode di DPR RI, dia mampu menjadi pemenang berturut-turut dengan suara terbanyak ini. Mereka punya modal cukup dan nama popular,” kata Penasehat Repdem PDIP Beathor Suryadi kepada redaksi www.suaranasional.com, Sabtu (31/12/2022).
Kata Beathor, sistem proporsional terbuka ini menghadirkan banyak pengusaha dan artis/ publik figur yang berminat untuk ikut tarung dalam Pemilu. “Namun setelah menjadi anggota dewan yang terhormat itu, disiplin kehadirannya mereka di dalam rapat rapat angkanya sangat rendah,” paparnya.
DPP Parpol, kata Beathor tidak berdaya dengan sistem pemilu proporsional terbuka ketika menghadapi kader yang membangkang atas kehendak dari pimpinan parpol, sehingga keputusan untuk melakukan Pergantian Antar Waktu/ PAW Anggota Dewan DPR dilawan oleh kader dengan melaporkannya ke Sidang Pengadilan TUN.
“Pernah terjadi pada Partai Bulan Bintang terhadap Abd Kadir Djaelani dan Fahri Hamzah PKS,” paparnya.
Dari kejadian Abdul Kadir Djaelani dan Fahri Hamzah, nampak DPP Parpol tidak berdaya dalam otoritasnya menghadapi hak individu kadernya dalam sistem Pemilu Terbuka, sebagi akibat kader membiayai sendiri kemenangannya dalam suara terbanyak.
Dengan sistem tertutup, kata Beathor Parpol ingin mengukuhkan bahwa peserta Pemilu itu adalah partai politik. “Dengan begitu otoritas regenerasi kader di dapil ditentukan oleh DPP agar muncul calon pemimpin baru dari daerah pemilihan,” jelas Beathor.
